Menu Close

LAN Terima Audiensi Civil Service Commision of Timor-Leste, Terkait Reformasi Birokrasi

Jakarta – Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis mensyaratkan kinerja dan akuntabilitas aparatur yang makin meningkat. Oleh karenanya reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, kemasyarakatan, dan dunia. Indonesia telah mengaplikasikan Grand Design Reformasi Birokrasi pada tahun 2010 dan menargetkan World Class Government pada tahun 2045. Proses yang berlangsung 15 tahun tersebut diharapkan menghasilkan lompatan besar dan membuahkan capaian dalam perwujudan pemerintahan dengan sistem birokrasi yang taktis dan siap menghadapi tantangan global. Hal tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Taufiq, DEA saat menerima audiensi dari Civil Service Commision of Timor Leste, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor LAN, Jalan Veteran No 10, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

“Transformasi birokrasi sejatinya telah dilakukan di Indonesia sejak 2010. Pada saat itu, konsep reformasi birokrasi dimotori oleh kondisi yang mendesak untuk terwujudnya perubahan birokrasi secara menyeluruh. Reformasi birokrasi tidak dapat terwujud dengan aturan saja. Pun, reformasi tidak dapat terwujud dengan punishment (hukuman atau sanksi), reformasi juga tidak dapat terwujud dengan transaksional. Apabila terwujud maka akan ada reward. Hal tersebut tidak dapat mewujudkan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dapat terwujud dengan hadirnya kepemimpinan,” ujarnya.

Lebih jauh, Muhammad Taufiq memaparkan bahwa tema kunjungan yang diusung oleh Civil Service Commision of Timor Leste terkait reformasi kepegawaian adalah titik kulminasi pada reformasi birokrasi. “Reformasi Kepegawaian, pola pikir, rasa bangga menjadi aparatur sipil negara (ASN), bangga melayani bangsa sangat dibutuhkan. Dengan kebanggaan diri sebagai bagian dari birokrasi maka akan menghasilkan aparatur yang berkompeten. Pegawai yang berkualitas inilah yang akan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi tersebut” lanjutnya.

Dalam diskusi yang berlangsung, Muhammad Taufiq menjelaskan bahwa prioritas reformasi kepegawaian yang diharapkan harus menyasar beberapa aspek, seperti pendidikan karakter aparatur, pendidikan kerier, dan desain reformasi yang ingin dikembangkan, serta mendorong aparatur untuk belajar ke tingkat yang lebih tinggi dengan beasiswa yang difasilitasi negara. 

“Untuk itu, LAN membuka kesempatan untuk menerima mahasiswa tugas belajar dengan beasiswa pemerintah dari negara Timor Leste. Dengan tangan terbuka, LAN akan memfasilitasi dan mendorong percepatan reform tersebut apabila telah dilaksanakannya kerjasama secara legal. Untuk itu saya menyambut hangat adanya pertemuan dengan agenda audiensi sebagai langkah awal terjalinnya kerjasama.” tutup Muhammad Taufiq.

Pada kesempatan tersebut, President of the Civil Service Commision of Timor-Leste, Mr. Agostinho Letencio de Deus sebagai perwakilan dari delegasi Timor Leste menguraikan kesepahaman yang sama. Pemerintahan Timor Leste saat ini membutuhkan masukan dari LAN terkait dengan pengembangan kompetensi, konsep capacity building, langkah strategis reformasi kepegawaian, reformasi administrasi publik demi terbangunnya sistem reformasi birokrasi.

“Kami melaksanakan kunjungan ke beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk melakukan supervisi, melihat, dan mendapatkan ide. Bagaimana mendiagnosa, bagaimana bentuk reformasi birokrasi, sebagai referensi dalam melaksanakan reformasi kepegawaian, agar mendapatkan best practice pelayanan publik dan desain reformasi birokrasi.” tutur Agostinho.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama, Dra. Reni Suzana, MPPM,  Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr. Basseng. M.Ed, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan LAN dan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta. Sementara, hadir pula dari pihak Pemerintah Timor Leste, Workforce Commisioner, José Telo Soares Cristovão, Reformam Commissioner Fausto Freitas da Silva, Executive Secretary of SCFP, Maria da Costa Oliveira; Chief of Cabinet of the President of CSC, Rosvita Calapez Pires, Sub-Inspector Manuel da Silva,, Director General (Ministry of Finance Timor-Leste) Joanico Pinto; Director of Finance, Mr. Belizario Rafael Magno Pereira, Director of Protocol and Social Communication Lídia A. Imaculada Conceição, dan pendamping dari Kedutaan Timor-Leste, Agostinho Barreto

           

 

Skip to content