Menu Close

Puslatbang KHAN Terima Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Batam – Puslatbang KHAN LAN RI menerima penghargaan dari Kementerian Hukum HAM RI dalam kontribusi sebagai salah satu lembaga pelatihan yang bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Akselerasi Pelatihan Stuktural Kepemimpinan Pegawai (PKA/PKP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa (20/2). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM Iwan Kurniawan, BC.I.P., S.H., M.Si dan diterima langsung oleh Kepala Puslatbang KHAN LAN RI Said Fadhil, S.IP, M.M

Dalam sambutannya Iwan Kurniawan menyatakan bahwa “Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi salah satunya yaitu peningkatan kompetensi ASN di bidang Hukum dan HAM, serta berperan sentral dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan kompetensi dan keterampilan aktual para ASN”.

Lebih lanjut Iwan Kurniawan menyatakan bahwa “BPSDM Hukum Dan HAM juga bertanggung jawab dalam menyusun program pelatihan yang relevan dan efektif yang mana orientasinya adalah mengarah pada pemenuhan kebutuhan kompetensi dan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja yang berkualitas dan profesional”

Pada kesempatan tersebut Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada stakeholder yang sudah membantu program akselerasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas (PKA dan PKP) di lingkungan Kemenkumham RI pada tahun 2023 dan piagam penghargaan ini ditandatangani langsung oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM RI, Lasonna H. Laoli dengan harapannya kerjasama dan kolaborasi yang sudah terjalin ini dapat terus kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Said Fadhil menyatakan bahwa ‘penghargaan ini tidak lepas dari kontribusi Puslatbang KHAN pada tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak satu angkatan yang merupakan kerja sama Kemenkumham RI dan Lembaga Administrasi Negara”

Kegiatan penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Skip to content