Jakarta – Presiden RI, Joko Widodo dalam berbagai kesempatan acap kali menyampaikan keinginannya untuk merubah kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui transformasi birokrasi berbasis digital. Dalam proses transisi menuju digitalisasi setidaknya terdapat 2 puzzle yang perlu diperbaiki yaitu digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi bisnis proses internal. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengamanatkan kepada seluruh ASN yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk wajib mengembangkan kompetensinya. Jika sebelumnya UU ASN hanya sebagai hak, sekarang UU baru diubah menjadi kewajiban, tentu saja ini menjadi tantangan bagi Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi seluruh ASN di tanah air. Hal tersebut diungkapkan Pelaksana Harian (Plh) Sementara Kepala LAN, Muhammad Taufiq saat melakukan kunjungan ke Prakerja, Rabu (24/1).
Dalam kunjungan tersebut, Taufiq menjelaskan, pada tahun 2024 ini 8 juta lebih ASN di seluruh Indonesia wajib mendapatkan pengembangan kompetensi, oleh karenanya LAN perlu menyiapkan program pendidikan dan pelatihan yang mampu mengakomodir kebutuhan pengembangan kompetensi seluruh ASN tersebut.
“Kedepannya, instansi pembina jabatan fungsional yang ada saat ini akan ditransformasi menjadi learning institute, dan LAN ditunjuk sebagai koordinator dalam menyiapkan konten-konten pembelajaran untuk seluruh instansi tersebut, berkaitan dengan hal tersebut maka LAN perlu melakukan studi tiru di korporasi yang dinilai telah berhasil dalam mengembangkan learning wallet seperti Prakerja,” tambahnya.
Learning wallet yang dimaksud disini merupakan insentif khusus bagi para PNS/ASN untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilannya sesuai dengan kebutuhan sehingga mampu meningkatkan produktivitas kinerjanya, Hal ini perlu dilakukan untuk menjawab perkembangan teknologi yang kian masif.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denny Puspa Purbasari, M.SC,. Ph.D, menyampaikan, Program Kartu Prakerja diluncurkan sejak Februari 2019 yang didesain untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan hingga saat ini telah mencapai 12,8 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, capaian lainnya dari implementasi program ini adalah munculnya skema pelatihan yang efektif dalam ekosistem kartu prakerja dengan melibatkan 240 penyedia pelatihan yang menawarkan lebih dari 1000 kursus pelatihan.
“Keberhasilan skema learning wallet ini telah dirasakan pada tahun 2023 lalu dimana program kartu Prakerja telah dilaksanakan sebanyak 62 gelombang dengan penerima manfaat telah mencapai 17 juta lebih, di tahun 2024 akan membidik 1,2 juta sehingga diakumulasikan menjadi 19 juta, keberhasilan ini tak lepas dari skema pelatihan yang berbeda dengan lembaga pelatihan lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, skema pelatihan model ini mungkin dapat diadopsi oleh LAN sebagai core business di bidang pengembangan kompetensi ASN sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN, Dr. Agus Sudrajat, MA, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr.Basseng, M.Ed, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Analis Kebijakan, Yogi Suwarsono, Ph.D, Kepala Pusat Pengembangan Kader ASN, Dr.Mariman Darto, M.Si, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Dr. Erna Irawati, M.Pol.Adm, serta Kepala Pusat Data dan Informasi, Dr. Muhammad Firdaus,.M.Si