Jakarta – Pembahasan mengenai perumusan kebijakan selama ini lebih banyak didominasi oleh pembicaraan terkait aspek-aspek teknis dan teknokratis. Namun, aspek sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalam proses kebijakan belum cukup diperhatikan, padahal SDM adalah faktor yang paling dinamis. Demikian sepenggal pengantar yang disampaikan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A., saat membuka kegiatan Virtual Public Lecture (VPL) Seri Ke-11 melalui Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung pada laman Youtube Lembaga Administrasi Negara, Kamis, (24/11).
“Perspektif kita lebih berfokus pada kebijakan itu sendiri. Namun, aspek SDM belum terlalu diperhatikan. Sebuah kebijakan juga memiliki dinamika yang sangat tinggi. Akan tetapi, faktor yang paling dinamis ialah SDM-nya itu sendiri dalam proses kebijakan publik,” ujarnya.
Selain itu, menurut Tri Widodo konteks yang seringkali dihadirkan juga adalah konteks makro yang menunjukkan bahwa kebijakan kita kurang berkualitas. Misalnya terkait rendahnya global competitiveness index kita ataupun rendahnya government effectiveness index kita yang masih berada di urutan ke 73 dari 193 negara. Padahal, faktor SDM memegang peranan yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan.
“Mengapa ini rendah tentu salah satunya disebabkan oleh kebijakan dan regulasi yang belum bervisi jangka panjang. Persoalan kredibilitas dalam implementasi kebijakan publik serta dan kualitas pelayanan dalam kebijakan publik ini cukup menonjol. Artinya, ada yang kita perbaiki dalam kualitas kebijakan kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ia juga menyatakan bahwa SDM adalah faktor yang paling rentan mengalami perubahan-perubahan. Baik perubahan orientasi, kepentingan dan juga perspektif akademisnya. Oleh karena itu, menyiapkan SDM yang baik menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa kebijakan kita ke depan akan semakin baik.
Menurut Tri Widodo, seorang analis kebijakan tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang kuat, tetapi kita juga membutuhkan kompetensi yang bersifat politis. Kemampuan untuk menjual dan mengadvokasi program atau kebijakan yang dirumuskan membutuhkan kemampuan tersebut. Selain itu, attitude atau sikap perilaku juga menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk mendukung kebijakan yang baik.
“Bagaimana kita bisa menjual program atau kebijakan yang kita rumuskan, bagaimana kita melakukan advokasi dengan berbagai pihak, bagaimana kita melakukan presentasi, bagaimana memimpin tim lintas kementerian/daerah/sektor ini juga menjadi kompetensi yang sangat penting. Kita juga memerlukan attitude yang tepat untuk mendukung sebuah kebijakan yang baik. Dalam ilmu kebijakan, kebijakan bisa dipengaruhi oleh politik, tetapi politik juga bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang knowledgeable,” jelasnya.
Sebagai penutup, Tri Widodo menegaskan bahwa pengetahuan yang relatif lengkap tersebut diperlukan agar mereka bisa mempengaruhi kebijakan atau perumusan kebijakan yang dilakukan oleh aktor-aktor politik.
“Kebijakan bukan dirumuskan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu, tetapi kebijakan semata2 diabdikan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, kemajuan daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Virtual Public Lecture Analis Kebijakan Seri Ke-11 yang mengusung tema Kompetensi SDM dalam Perumusan Kebijakan Publik ini merupakan hasil kerjasama antara Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Tanoto Foundation. Pada seri kali ini, VPL Analis Kebijakan menghadirkan akademisi Yogi Suprayogi, M.A., Ph.D, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran Bandung dan dimoderatori oleh M. Yusuf Gunawan Idris, S.IP., M.E, Kepala Biro SDM dan Umum, LAN. (humas)