Jakarta – Kepala Puslatbang KHAN beserta Tim Analis Kebijakan melakukan kegiatan advokasi kebijakan berupa penyampaian Policy Brief dengan judul Peran Strategis Kemendagri dalam Mencegah Sengketa Batas Daerah, Kamis (24/11). Kegiatan advokasi tersebut dihadiri oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sugiarto, SE, M.Si, beserta beberapa jajaran.
Pelaksanaan advokasi ini dimulai dengan pemaparan dari tim analis kebijakan terkait dengan hasil policy brief yang mencakup alternatif dan rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan diantaranya adalah Kemendagri diharapkan dapat mengambil langkah untuk merevisi permendagri terkait dengan penegasan batas daerah dengan memuat jangka waktu maksimal penyelesaian segmen batas. Hal ini sebagai salah satu langkah percepatan integrasi dan sinkronisasi segmen batas daerah.
Selanjutnya, dilanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Sugiarto yang mengungkapkan bahwa sampai November 2021 masih ada 3% proses fasilitasi segmen batas yang belum selesai. Kemendagri sendiri sudah merumuskan beberapa rekomendasi terkait dengan masalah konflik batas daerah.
Kegiatan advokasi ini disambut positif, dan diakhiri dengan penyerahan Policy brief secara simbolis dari pihak Puslatbang KHAN kepada Direktur Toponimi dan batas daerah Kemendagri. Kedua belah pihak berharap agar terlaksananya sosialisasi dan edukasi terhadap benefit, impact dan konsekuensi dan terselesaikannya batas daerah cepat terealisasi, demi meminimalisir munculnya konflik batas daerah yang sudah definitif di kemudian hari.