Lombok – Proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai dinamika perubahan lingkungan strategis saat ini. Oleh karena itu, diperlukan sensitivitas dan kejelian dalam melakukan perencanaan guna menjawab tantangan ke depan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si pada saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2022 di Aruna Ballroom, Senggigi, Lombok, Kamis (10/11).
“Kondisi saat ini semakin kompleks dan semakin tidak pasti. Oleh karena itu, proses perencanaan kita juga semakin rumit, maka fleksibilitas juga diperlukan. Selain itu, dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki maka pemahaman akan hal-hal yang menjadi prioritas juga diperlukan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kepala LAN juga menyampaikan penghargaan dan apresiasinya terhadap seluruh analis anggaran dan perencana yang telah bekerja dengan baik sehingga seluruh target dan sasaran strategis LAN pada tahun 2022 telah tercapai dengan hasil yang baik. Hal tersebut juga dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang telah diraih LAN.
“Apresiasi bagi rekan-rekan yang bekerja di bidang perencanaan dan anggaran. Kawan-kawan telah melakukan performance dengan baik sehingga performance kita sebagai instansi pun menjadi lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak memperoleh penghargaan terhadap apa yang telah kita lakukan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM., mengingatkan kembali akan fungsi APBN sebagai shock absorber terhadap dinamika dan tekanan yang mungkin terjadi.
“Pada saat kondisi negara diserang oleh Corona, Menteri membuat kebijakan yang disetujui oleh Presiden. Tekanan yang muncul akibat pandemi kita kontribusikan melalui kebijakan anggaran. Pada saat pademi terjadi, APBN hadir dengan tidak mengurangi belanja-belanja yang sudah direncanakan dan memangkas banyak pungutan pajak. Kebijakan yang ada di APBN ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tambahnya.
Selain itu, merujuk pada instruksi Menteri Keuangan, Reni juga menekankan pentingnya melakukan perbaikan perencanaan, mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), serta meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal.
”Kita harus mampu memanfaatkan anggaran dengan akuntabel artinya memastikan prioritas nasional dan kebijakan instansi,” tegasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam forum ini juga dibahas mengenai perubahan kegiatan prioritas aparatur negara dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) 2023 dari “Penguatan Implementasi Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit” menjadi “Transformasi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)”. RKP Tahun 2023 memiliki 6 (enam) program prioritas, yaitu: penguatan budaya kerja dan employer branding; percepatan peningkatan kapasitas SDMA; peningkatan kinerja dan sistem penghargaan; pengembangan talenta dan karir; percepatan transformasi digital manajemen ASN dan transformasi jabatan ASN; serta, reformasi dan perencanaan dan pengadaan SDMA. (humas)