Samarinda- Puslatbang KDOD menyelenggarakan Ekspose Policy Paper berjudul “Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra Ibu Kota Nusantara (IKN)”, bertempat di Auditorium Makarti Bhakti Nagari Puslatbang KDOD, Senin (10/10). Acara yang dihadiri sekitar 130 orang perwakilan pemerintah daerah di wilayah Kalimantan tersebut, menghadirkan Wakil Walikota Samarinda, Dr. Rusmadi, Plt. Asdep Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapastas SDM-KemenPAN RB, Drs. Syamsul Rizal, serta Perwakilan Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi BAPPENAS.
Kepala Puslatbang KDOD, Dr. Muhammad Aswad menjelaskan bahwa Policy Paper ini merupakan rangkaian komitmen Puslatbang KDOD dalam mengawal kebijakan IKN, serta berkontribusi pemikiran bagi daerah Penyangga/Mitra IKN. Hadir sebagai Keynote speaker, Deputi II Lembaga Administrasi Negara, Dr. Agus Sudrajat yang menekankan bahwa “Sumber daya manusia (termasuk aparatur) merupakan unsur yang membentuk kompetensi unggulan organisasi, sehingga organisasi akan lebih hebat bila SDMnya juga unggul/unggulan”.
Momentum adanya IKN harus dijawab dengan berbagai langkah akselerasi kualitas ASN daerah penyangga/ mitra. Upaya pengembangan terhadap ASN daerah penyangga akan berakibat adanya tuntutan aparatur daerah harus memiliki pengetahuan baru yang sesuai dengan dinamika perubahan yang tengah berlangsung.
Sebagai pemapar, Koordinator KDOD (Analis Kebijakan Madya), Rustan Amarullah menyampaikan rekomendasi policy paper diantaranya pemerintah daerah agar melakukan pengarusutamaan kebijakan pengembangan kompetensi ASN penyangga/ mitra IKN. Komitmen pimpinan daerah penyangga/ mitra IKN untuk memberikan prioritas kebijakan terkait pengembangan kompetensi menjadi penting dilakukan. Para pengambil kebijakan diharapkan dapat selalu mengawal kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Pengelolaan pengembangan kompetensi yang jelas dan terarah, akan menghasilkan output dan dampak yang terukur, apalagi jika terkorelasi baik dengan visi dan misi daerah. Selain itu perlunya pelibatan Kementerian/ Lembaga untuk transfer kompetensi dalam bingkai program afirmasi pengembangan kompetensi ASN mitra IKN.
Wakil Walikota Samarinda, Dr. Rusmadi Wongso menyampaikan bahwa hasil policy paper ini menjadi ‘injeksi’ dan ‘vitamin’ yang penting, dan menekankan pentingnya langkah aksi sehingga birokrat bisa melaksanakan tugasnya. Beliau juga menegaskan bahwa “Tidak ada kemajuan suatu negara bila birokratnya tidak diperkuat’, karena kunci pembangunan ada di SDM, termasuk ASN, sehingga perlu melakuan ‘lompatan-lompatan’ untuk menghadapi tantangan ke depan. Tim Bappenas, Adif R Nugraha menyampaikan bahwa rekomendasi dari policy paper ini mengisi ruang kosong penguatan dalam mereformasi pengembangan kompetensi ASN, dan menjadi pintu masuk penajaman strategi pengembangan kompetensi ASN dalam mendukung smart governance. Kementerian PAN RB menginformasikan bahwa sedang digodog upaya PP tentang manajemen kesejahteraan yang akan dilakukan dalam platform digital tunggal, termasuk di dalamnya kesempatan pengembangan diri bagi ASN (MK)