Jakarta – Kebijakan publik sejatinya dibuat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu para Analis kebijakan didorong untuk mengawal dan memastikan kebijakan publik yang dibuat berkualitas dan mewakili kepentingan umum. Sehingga kebijakan publik tersebut saat diimplementasikan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tujuannya dapat tercapai dengan optimal.
Dengan meraih kepercayaan dari masyarakat, maka ungkapan “Kebijakan Dibuat untuk Dilanggar” akan senakin hilang. Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, Dra. Isti Heriani, MBA saat menyampaikan sambutan pada penutupan Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (KAK) Angkatan X, dan Pelatihan Revolusi Mental Untuk Penguatan Budaya Birokrasi Yang Bersih, Melayani dan Responsif (Revolusi Mental) Angkatan III Tahun 2022, melalui zoom meeting, Kamis (18/8).
“Tidak hanya meningkatkan kompetensi dari sisi substansi dalam penyusunan kebijakan publik yang sesuai dengan kaidah dan benar, namun para pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan perlu membangun jejaring yang kuat. Untuk itu saya harapkan melalui pelatihan khusus analis kebijakan angkatan X, para peserta mampu memperkuat jejaring diantara para pemangku JFAK”, tambahnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa melalui pelatihan revolusi mental, makan para peserta mampu memiliki cara pandang, cara fikir, dan budaya kerja yang kerja yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, melayani dan responsif. Alumni pelatihan revolusi mental diharapkan mampu menjadi penggerak di organisasinya masing-masing untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia.
Adapun jumlah peserta yang mengikuti pelatihan KAK ini sebanyak 30 peserta yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk Pelatihan Revolusi Mental Angkatan III sebanyak 24 orang.