Jakarta – Indonesia harus melompat menuju pemerintahan berbasis digital atau digital birokrasi, hal ini merupakan sebuah tuntutan untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan global yang terus menerus berubah dan memerlukan kecepatan serta konvergensi di berbagai bidang termasuk pelayanan publik. Tak dapat dihindari bahwasanya intervensi digital menjadi sebuah keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LIV dan PKN Tingkat II Angkatan XVI, di Graha Makarti Bhakti Nagari, LAN Corporate University, Pejompongan, Selasa (12/7).
Lebih jauh Adi Suryanto menjelaskan, upaya mewujudkan digital birokrasi tentu saja memiliki beberapa tantangan diantaranya belum adanya struktur dan meta data di setiap instansi pemerintah. Sehingga menciptakan struktur data yang berbeda untuk jenis data yang sama sehingga tidak bisa menjadi satu data untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
“Permasalahan terkait data ini adalah data yang ada di berbagai sistem aplikasi pemerintah yang seringkali menimbulkan redudansi dan tidak memiliki referensi dan standar yang sama, yang tentu saja hal ini menimbulkan kebingungan bagi setiap K/L dalam membuat kebijakan yang berbasis data yang akurat” ungkapnya.
Oleh karenanya, Kepala LAN menjelaskan, dibutuhkan integrasi berbagai program pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik yang dirangkum dalam satu Big Data yang disertai dengan pengaturan dan pengelolaan sistem keamanan yang baik dan tidak mudah diretas.
“Untuk menciptakan sebuah Big Data yang terintegrasi tersebut, maka dibutuhkan kolaborasi setiap pemimpin birokrasi untuk bersama-sama membangun satu data Indonesia ini, sehingga kedepannya data tersebut saling terintegrasi antar kementerian yang dapat memudahkan pemangku kebijakan dalam mengambil sebuah kebijakan,” tuturnya.
Selain itu, Adi Suryanto juga menyoroti terkait rendahnya training rate dikarenakan masih banyaknya Aparatur Sipil Negara yang belum memiliki kesempatan untuk pengembangan kompetensinya, ia mencontohkan di Indonesia bagian timur masih ada calon pegawai negeri sipil (CPNS) penerimaan tahun 2018 yang belum mendapatkan pelatihan dasar (latsar) CPNS. Sebagaimana UU 5/2014 tentang ASN dijelaskan bahwa setiap ASN memiliki hak pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran (JP) per tahun, ia menganalogikan 20 JP hanya setara dengan 2 hari saja, namun hal ini merupakan sebuah apresiasi pemerintah kepada ASN.
“Oleh karenanya, saya mendorong setiap pimpinan instansi untuk berkomitmen mewujudkan hal tersebut, jadikan pegawai sebagai human capital bukan faktor produksi. Selain itu penting juga untuk seorang pimpinan mengetahui gap kompetensi setiap pegawai sehingga ia mampu memetakan kebutuhan kompetensi perlu ditingkatkan dalam menunjang kinerja organisasi.” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr. Basseng, M.Ed menambahkan, tujuan dari penyelenggaraan PKN ini adalah untuk mengembangkan Kompetensi Peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial JPT Madya pada PKN Tingkat I, dan standar kompetensi manajerial JPT Pratama pada PKN Tingkat II. Adapun kompetensi yang dibangun pada PKN tingkat I adalah kompetensi kepemimpinan kolaboratif sedangkan kompetensi yang dibangun pada PKN tingkat II adalah kompetensi kepemimpinan strategis.
Basseng juga melaporkan, jumlah peserta yang mengikuti PKN tingkat I angkatan LIV berjumlah 40 peserta sedangkan peserta PKN tingkat II angkatan XVI berjumlah 60 peserta, Basseng berharap setiap peserta dapat mengikuti proses learning community dengan sebaik-baiknya hingga tahap akhir. (humas)