Samarinda – Salah satu Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Puslatbang KDOD Area Pelayanan Publik Tahun 2022 ini adalah dengan melaksanakan kegiatan RAMAH, yang merupakan akronim dari Respon Alternatif Masalah Daerah. Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk respon sosial dari Berbakti Untuk Negeri, yang menjadi payung besar dari seluruh kegiatan di RB Area Pelayanan Publik Puslatbang KDOD. Sebagai wujud konkrit kegiatan tersebut digelar kegiatan perdana RAMAH yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Samarinda, di Ruang Mangkupelas Kantor Walikota Samarinda, Jum’at (1/4).
Disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Puslatbang KDOD Windra Mariani yang mewakili Kepala Puslatbang KDOD dalam sambutannya, bahwa kegiatan RAMAH ini menyasar kepada para pemangku jabatan fungsional Analis Kebijakan (AK), dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi AK dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas. Ali Fitri Noor selaku Plh. Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang mewakili Walikota Samarinda untuk membuka kegiatan ini, mengatakan bahwa salah satu misi Kota Samarinda adalah untuk mempercepat pelayanan dengan penyederhanaan birokrasi. Secara struktur, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan perampingan organisasi dari 37 Perangkat Daerah menjadi 30 Perangkat Daerah, serta pengalihan Jabatan Administrator (JA) ke Jabatan Fungsional (JF). “Untuk itu saya berharap agar seluruh JF memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensinya di jabatan yang baru ini” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Rustan Amarullah dalam paparannya menjelaskan bahwa pengambil kebijakan membutuhkan saran kebijakan yang dapat merespon isu dan permasalahan publik secara cepat. “Disinilah JF Analis Kebijakan berperan menyediakan informasi yang dibutuhkan policy maker untuk membuat kebijakan (evidence-based policy)” ujarnya.
Ditambahkan oleh Tri Wahyuni selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Puslatbang KDOD sebagai pemapar kedua, bahwa ada beberapa produk berupa dokumen kebijakan, yang dapat dihasilkan oleh pemangku JF Analis Kebijakan, seperti Policy Paper, Policy Brief, dan Policy Memo.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 60 orang peserta ini, rencananya akan dibentuk sebuah Community of Practices (CoP) Analis Kebijakan Kalimantan Timur, guna mengakomodir para Analis Kebijakan hasil peralihan dari Jabatan Administrasi yang masih kebingungan menentukan pekerjaan dan angka kredit. Kedepannya, kegiatan RAMAH ini direncanakan akan digelar secara berseri, mulai dari pembahasan siklus pembuatan kebijakan, penjelasan rinci terkait produk yang dihasilkan oleh Analis Kebijakan, hingga pada advokasi kebijakan. (np/ler)
#lanuntuknegeri #kawanlan #makartibhaktinagari #puslatbangkdod #asnunggul #asnberakhlak #banggamelayanibangsa