Makassar – Mengawali bulan Desember ini, Puslatbang KMP melaksanakan Seminar Hasil Kajian Tahun Anggaran 2020 dengan menghadirkan para narasumber dari lingkungan akademisi dan praktisi. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Desember 2020 di Ruang Rapat Wolter Monginsidi Puslatbang KMP dan dihadiri oleh pegawai Puslatbang KMP baik dari jajaran pejabat struktural, fungsional, dan juga pelaksana. Seminar tersebut juga dihadiri oleh Prof. Dr. Sangkala, MA., dan Ibu A. Mirna, SH., yang hadir langsung serta Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA yang hadir melalui ruang virtual. Kegiatan seminar hasil kajian ini dilaksanakan dalam rangka memantapkan rekomendasi Kajian Kebijakan Perencanaan Pengembangan Karir PNS (Perpindahan Jabatan Struktural-Fungsional dalam Penyederhanaan Birokrasi) yang merupakan kajian Puslatbang KMP di tahun anggaran 2020.
Prof. Dr. Sangkala, MA., Guru Besar Universitas Hasanuddin yang juga merupakan anggota Tim Percepatan Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan betapa pentingnya kajian karena kebijakan penyederhanaan birokrasi harus diawali dengan kajian mendalam mengenai dampak kebijakan tersebut
“Supaya kajian ini bermakna; karena salah satu pentingnya dari kajian itu adalah seberapa penting dari kajian ini. Kita buatkan didalam bentuk matriks dari kesimpulan temuan yang sudah didapatkan yang dimuat dalam matriks itu, yaitu: 1. Menyebutkan kesimpulan yang sudah ditemukan, 2. Bagaimana strategi untuk mencapai itu. serta 3.Apa yang harus dilakukan (caranya)”, ujar Prof. Dr. Sangkala, MA.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Pemprov Sulsel, A. Mirna, S.H., membenarkan bahwa penyederhanaan birokrasi tidak sesederhana yang dibayangkan khususnya lingkup Pemda yang masih berkutat dengan kultur birokrasi, kompetensi SDM aparatur, mindset pejabat maupun penganggaran.
“Terjadi pembengkakan anggaran terkait penyederhanaan birokrasi. Bagian Keuangan pernah datang ke ruangan saya dan meminta agar saya tidak mengabulkan semua permintaan pegawai yang ingin menjadi fungsionl, karena hal tersebut akan menyebabkan pembengkakan keuangan karena adanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)”, tambah A. Mirna, S.H.
Deputi KKIAN LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A. yg turut memberi masukan melalui ruang virtual sangat mengapresiasi hasil kajian Puslatbang KMP yang dipandang komprehensif. Input yang didapat dari para narasumber sangat memperkaya referensi tim peneliti dalam mempertajam hasil rekomendasi kajian agar dapat dijadikan sebagai rujukan oleh segenap stakeholder dalam mengambil kebijakan terkait judul kajian
Input yang didapat dari para narasumber pada seminar hasil memperkaya referensi tim peneliti dalam mempertajam hasil rekomendasi kajian agar dapat dijadikan sebagai rujukan oleh segenap stakeholder dlm mengambil kebijakan terkait penyederhanaan birokrasi. Pada tahapan selanjutnya, rekomendasi tersebut akan diulas secara komprehensif bersama Kementerian dan Lembaga dalam Seminar Nasional Penyederhaan Birokrasi dalam Rangka Efisiensi dan Efektivitas Kinerja dalam Melayani yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 nanti. KemenPAN-RB, Kemendagri dan LAN direncanakan akan menjadi pembicara dan berbagi perspektif masing-masing instansi terkait kebijakan tersebut.