Jakarta – Pandemi covid-19 tidak hanya menimbulkan dampak pada krisis kesehatan, namun ekonomi juga menjadi salah satu sektor yang terdampak secara langsung. Hal ini terlihat dari banyaknya negara yang menyatakan resesi. Indonesia sendiri berada di tengah jurang resesi hal tersebut terlihat dari Government Spending yang menjadi salah satu faktor penggerak ekonomi masyarakat sempat tersendat, sehingga menimbulkan kinerja pemerintah diberbagai sektor menurun.
Situasi demikian justru menjadi tantangan terutama bagi pelaku kebijakan publik untuk mencari terobosan-terobosan dan inovasi dibidang administrasi negara dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu menjawab permasalahan publik di tengah pandemi saat ini, hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Basseng, M.Ed pada pembukaan Pelatihan Calon Analis Kebijakan angkatan XIII Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Senin (28/9).
“Sebagai seorang analis kebijakan, nantinya kalian dituntut mampu merekomendasikan kebijakan dengan melihat permasalahan publik secara makro dan holistik sehingga kebijakan publik yang kelak dihasilkan dapat lebih forward looking dan mengarah pada outcome dan impact dalam jangka panjang” tambah Basseng.
Ia mengungkapkan, komunikasi juga memegang peranan yang signifikan dalam konstruksi kebijakan publik, oleh karena itu seorang analis kebijakan harus mampu membangun strategi komunikasi yang solid dan menjalin networking yang luas.
“Tidak hanya itu saja analis kebijakan juga harus memiliki kemampuan politis, agar rekomendasi kebijakannya dapat menjadi masukan para pemangku kebijakan untuk dapat diimplementasikan”, ungkapnya.
Basseng berharap, para calon analis kebijakan kelak dapat memberi warna terhadap kebijakan di Indonesia, mampu memotret secara utuh permasalahan bangsa dan memberikan rekomendasi kebijakan yang obyektif tidak hanya welfare tetapi juga wellbeing.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural ASN LAN, Caca Syahroni, SIP, M.Si melaporkan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan calon analis kebijakan berjumlah 30 orang yang berasal dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Kabupaten yaitu antara lain : Kementerian PAN dan RB 3 orang, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 orang, LAN 4 orang, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 9 orang, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 3 orang, Komnas HAM 4 orang, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 3 orang, Pemerintah Kabupaten Timpah dan Kapuas Hulu. (humas)