Jakarta – Tatanan kenormalan baru (new normal) menuntut pemerintah untuk menemukan cara baru dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang telah di tetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah mengambil langkah untuk membuka kembali aktivitas perekonomian yang sempat terganggu akibat pandemi COVID-19. Tidak hanya dari segi ekonomi, kesehatan masyarakat juga tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi new normal. Hal ini diungkapkan Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka kegiatan Webinar Ikatan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKAPIMNAS) yang bertema “COVID-19 dan Tantangan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” yang diselenggarakan melalui video conference, Sabtu (27/6).
“Statanan normal baru menekankan pada produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Hal tersebut berlaku pula pada penyelenggaraan pemerintahan, yang mengharuskan instansi pemerintahan untuk menyesuaikan kebijakan agar survive dalam menjaga kinerjanya terutama memberikan pelayan publik kepada masyarakat. Work From Home (WFH) merupakan salah satu wujud penyesuaian birokrasi dalam upaya menuju tatanan kenormalan baru” ungkapnya.
Adi juga menambahkan pemimpin yang merupakan pionir-pionir agen perubahan dalam birokrasi dituntut untuk mampu beradaptasi dan menjadi contoh yang baik bagi bawahannya. Diibaratkan seperti anak panah yang melesat menuju sasaran yang telah ditentukan, seorang leader harus adaptif menghadapi perubahan, cepat merespon masalah, dan tepat memberikan solusi. Pandemi ini merupakan momentum pimpinan dalam birokrasi untuk menemukan inovasi baru dalam memberikan pelayanan masyarakat yang lebih efisien dan efektif.
“LAN membekali para alumni pelatihan kepemimpinan nasional dengan kompetensi kepemimpinan adaptif yang diharapkan mampu melakukan perubahan-perubahan besar menuju tatanan kenormalan baru” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Suhariyanto yang menjadi narasumber pada acara ini menyampaikan hasil survey yang dilakukan BPS kepada 87.000 (delapan puluh tujuh ribu) responden terkait kondisi sosial masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan, diketahui bahwa terjadi perubahan perilaku masyarakat terhadap tingkat mobilitas, pendapatan, dan pola konsumsi pada masa pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu merubah pola pelayanan publik kepada masyarakat, sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri PANRB, antara lain pengaturan pembagian sistem kerja pegawai, penerapan protokol kesehatan dalam pelayanan masyarakat, penerapan aplikasi layanan administrasi pemerintah yang berbasis pada elektronik, dan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam peningkatan pelayanan publik.
Hal senada juga disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Subandi Sardjoko, yang menyatakan bahwa pada tahun ini pemerintah mengakselerasi pembangunan berkelanjutan pada sektor kesehatan dan jaringan pengaman sosial, serta stabilitas ekonomi.
Sementara pada tatanan daerah, Gubernur Sulawesi Selatan Prof. H.M Nurdin Abdullah mengatakan masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya masyarakat yang rentan miskin, sehingga pemerintah daerah khususnya terus berupaya menanggulangi permasalahan tersebut.