Brazil – Pertemuan Internasional Equigov ke-1, yang diadakan di Florianopolis, Brazil pada tanggal 29 Oktober hingga 6 November 2024, mempertemukan professor dan pakar ilmu politik, gender dan accountabity, pakar kebijakan, dan kesetaraan gender di empat negara, Brazil, Colombia, Spanyol dan Indonesia, untuk membahas Equity in Public Services through Open Governments and Parliaments. Acara tersebut menyoroti peran transformatif perempuan dalam layanan publik, mengungkap wawasan tentang hubungan antara representasi perempuan dan hasil tata kelola yang lebih baik di seluruh dunia. Pertemuan internasional ini mengundang dosen salah satu kampus di Indonesia yaitu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., yang merupakan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dan Dr. Alih Aji Nugroho selaku Kepala P3M (Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat) Politeknik STIA LAN Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Santa Catarina State University (UDESC) melalui grup peneliti Politeia dan Santa Catarina State Parliament (ALESC) melalui Legislative School “Deputy Licio Mauro da Silveira” dan dukungan dari 9 institusi seperti University of Brasilia, Comptroller General Office, Congress Schools of Parliament dan lain sebagainya. Professor Paula Schommer, Dosen Politik dan Public Policy di Santa Caterina University sekaligus Ketua Program dalam Pertemuan International pertama telah menjalin kolaborasi Pendidikan berupa riset bersama dan guest lectures di Kampus Poltek STIA LAN Jakarta sejak tahun 2022.
Konferensi tersebut menekankan bahwa negara-negara dengan representasi perempuan yang lebih tinggi dalam peran publik mengalami peningkatan tata kelola, transparansi, dan hasil sosial. Para pembicara mencatat bahwa negara-negara Nordik seperti Islandia dan Finlandia memimpin dengan memberi contoh dalam mempromosikan kesetaraan gender, memamerkan kebijakan yang berhasil yang memajukan peran perempuan dalam kepemimpinan. Namun, pertemuan tersebut juga membahas tantangan yang sedang berlangsung, khususnya di kawasan seperti Timur Tengah dan sebagian Asia, di mana partisipasi perempuan dalam layanan publik masih terbatas karena hambatan budaya dan sistemik. Konferensi ini dihadiri oleh Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Court Judge dan Presiden Regional Electoral Court of Santa Catarina, Carla Ayres, Anggota Dewan di Florianopolis, Paula Prado del Rio, Deputi di Galicia Spanyol, beberapa dosen dan pejabat UDESC, perwakilan dari Parliament Santa Catarina, mahasiswa, perwakilan Profesor dari Colombia dan Spanyol.
Tema dan Wawasan Regional
Dalam konferensi internasional ini, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., membawakan materi berjudul “Perempuan, Kekuasaan, dan Layanan Publik: Pengalaman dan Tren di Berbagai Negara.” Diawali penjelasan tentang perempuan-perempuan yang memimpin negara sejak tahun 1946 hingga tahun 2024 di berbagai belahan dunia. Menurut Prof. Nurliah, pemberdayaan perempuan dalam layanan publik dikaitkan dengan tata kelola yang lebih baik serta transparansi lebih terbuka. Negara-negara dengan representasi perempuan yang lebih tinggi cenderung mengalami tingkat korupsi yang lebih rendah, sistem kesehatan publik dan pendidikan yang lebih kuat, dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Sistem kuota gender Indonesia, misalnya, telah memperkuat representasi parlemen perempuan, yang menjadi tren positif bagi negara-negara lain untuk diikuti. Namun, hambatan seperti norma budaya, kesempatan kepemimpinan yang terbatas, dan biaya kampanye yang tinggi masih menghambat kemajuan yang lebih luas. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., menemukan data penelitian tentang representasi perempuan dalam layanan publik di 37 provinsi di Indonesia, mengamati variasi signifikan yang dipengaruhi oleh faktor politik dan budaya. Provinsi dengan representasi perempuan yang lebih tinggi, seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Bali, telah menunjukkan advokasi yang lebih baik dan kebijakan progresif yang menangani isu-isu perempuan, khususnya dalam perawatan kesehatan dan pencegahan kekerasan.
Dampak Perempuan pada Layanan Publik
Bukti yang disajikan pada pertemuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan keterlibatan perempuan dalam administrasi publik berkorelasi dengan dampak positif pada kesehatan, pendidikan, transparansi, dan upaya antikorupsi. Provinsi-provinsi Indonesia dengan representasi perempuan yang menonjol dalam kepemimpinan telah melihat peningkatan kepercayaan publik dan kerangka kebijakan yang lebih inklusif. Hal ini menggarisbawahi pentingnya sektor publik yang beragam, di mana perempuan membawa perspektif dan pendekatan yang unik untuk memecahkan masalah, ketahanan, dan inovasi kebijakan. Konferensi diakhiri dengan rekomendasi untuk lebih memberdayakan perempuan dalam peran layanan publik secara global. Perubahan kebijakan, seperti menegakkan kuota gender, membuat program pengembangan kepemimpinan, dan mengatasi hambatan finansial terhadap partisipasi politik, disarankan sebagai langkah penting. Pertemuan Internasional Equigov ke-1 menegaskan kembali peran penting kesetaraan gender dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 dan menggarisbawahi perlunya komitmen berkelanjutan untuk memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal. Pertemuan Internasional Equigov merupakan ajakan untuk bertindak mendorong negara-negara untuk menerapkan dan memperkuat kebijakan yang menonjolkan representasi perempuan dalam peran publik, dengan demikian ikut memajukan tata kelola yang lebih inklusif dan adil di seluruh dunia.