Jakarta – BKPSDMD Parepare mengadakan webinar seri #16 dengan topik “Pemberdayaan ASN untuk Mewujudkan Good Governance” yang berfokus pada penguatan peran ASN dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam acara ini, lebih dari 589 peserta diikuti oleh ASN bukan saja di Kota Parepare namun berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan daerah lain hadir melalui Zoom dan siaran YouTube, menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap isu-isu seputar profesionalisme ASN. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, hadir sebagai narasumber utama, di dibuka oleh ibu Adriani Idrus, SP., MM,dan Ika Merdeka Sari, M.Pd., CPPS, CHNCO bertindak sebagai moderator. Kegiatan ini diselenggarakan pada 24 Oktober 2024, sebagai bagian dari seri webinar reguler BKPSDMD Parepare, dengan adanya kegiatan ini Adriani Idrus berharap ASN di kota Parepare dapat meningkatkan kompetensi dalam melayani masyarakat, sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan global terhadap sektor pelayanan publik.
Prof. Dr. Nurliah Nurdin menekankan tentang peran penting aparatur sipil negara (ASN), dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dan memberikan layanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Beliau menekankan empat pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik: akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Indeks Profesionalisme ASN (BerAKHLAK) di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 61,1 dengan regulasi UU No. 5 Tahun 2024. Indonesia memiliki jumlah ASN sekitar 4,3 juta dengan indeks kompetensi ASN mencapai 75, namun Indeks tertinggi di ASEAN ditempati oleh Singapura dengan skala kemampuan pelayanan publik di angka 95 dengan jumlah ASN yang tercatat sebanyak 143 ribu.
Prof. Nurliah juga membagikan pandangan mengenai upaya Indonesia dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sejak tahun 1998 dengan bimbingan UNDP (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB) yaitu dengan menerapkan strategi: sistem merit dalam rekrutmen dan promosi ASN, manajemen talenta untuk mengatasi tantangan utama dalam lanskap talenta, dan kebijakan akuntabilitas untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kepercataan publik dengan memberikan data yang trasnparan.
Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) melaporkan bahwa di tahun 2024, sekitar 3,462 ASN bekerja di Kota Parepare dan memiliki beberapa tantangan dalam pemberdayaan ASN yaitu: dinasti politik dikarenakan nepotisme dalam pemberdayaan ASN; ancaman terhadap netralitas ASN dalam keterlibatan politik praktis; kurangnya komitmen terhadap meritokrasi yang membuat ketergantungan pada struktur kekuasaan lokal. Solusi untuk mengatasi tantangan dapat dilakukan dengan penegakan regulasi netralitas ASN dan diterapkan dengan sistem merit yang sangat ketat, sehingga indeks profesionalitas ASN di kota Parepare pada tahun 2024 mencapai 75, sejajar dengan rata-rata nasional. Namun, indeks kemampuan pelayanan publik di Parepare berada sedikit di bawah, yakni 72, dibandingkan rata-rata 75 di Sulawesi Selatan. Dengan kelemahan ini, dapat ditingkatkan dengan strategi meningkatkan profesionalitas dan kapasitas ASN, diantaranya: sistem merit, manajemen talenta, dan kebijakan akuntabilitas.
Webinar ini memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya pemberdayaan ASN dalam mewujudkan Good Governance. Peserta diajak untuk memahami bagaimana ASN dapat berperan sebagai agen perubahan melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan inovasi. Dengan begitu, pelayanan publik dan kualitas pendidikan di Kota Parepare dan Indonesia secara umum dapat ditingkatkan, sehingga mencapai standar tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.