Jakarta – Data Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023 menjelaskan kepatuhan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah terhadap standar pelayanan publik masih berada pada zona kuning dan merah yang menandakan pelayanan publik masih membutuhkan perbaikan. Pengabaian terhadap standar pelayanan ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya mal administrasi, tetapi juga berpotensi mengakibatkan perilaku koruptif di kalangan birokrat. Oleh karenanya sebagai garda terdepan pelayanan publik, pejabat pengawas berperan dalam memastikan penyelengaraan pelayanan publik yang efektif dan transparan serta menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pelayanan publik. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN, Dr. Giri Saptoaji, SS, MA saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V Tahun 2024 di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Selasa (10/9).
“Sebagai jantung negara, pelayanan publik memiliki peranan penting hadirnya negara dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya sebuah negara dikatakan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang paripurna tersebut, memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, transformasi sistem dan tatakelola serta perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi yang melayani. pejabat pengawas ini merupakan pintu utama dalam menyukseskan program-program kebijakan organisasi yang mampu mengejawantahkan kebijakan pimpinan ke dalam tataran teknis dan aplikatif sesuai dengan standar yang berlaku”, jelasnya.
Ia menambahkan, perkembangan teknologi informasi yang semakin massif ini mendorong setiap pejabat pengawas untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dalam berbagai hal terutama kaitannya dengan pelayanan publik yang berbasis digital, atau digital birokrasi, seperti ungkapan Bill Gates, your most unhappy customers are greatest sources of learning, yaitu ketika masyarakat merasa tidak puas atas pelayanan pemerintah, maka hal itu menjadi cambukan untuk mengembangkan kompetensi dan memperbaiki pelayanan sehingga kedepannya mampu memberikan pelayanan prima.
Jika kita menelusuri lebih dalam terkait dengan pelayanan publik di tanah air, tambahnya, di tahun 2023 Kementerian PAN RB mengumumkan beberapa inovasi pelayanan publik terbaik di tingkat pusat dan daerah yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan internasional, hal ini menandakan pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui pemikiran kreatif dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat terjadap pelayanan yang cepat, akuntabel dan manusiawi.
Harapannya melalui pelatihan kepemimpinan pengawas ini para peserta mampu berkontribusi dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik dengan menggabungkan antara kebutuhan masyarakat, pemikiran kreatif serta pemanfaatan teknologi digital dalam keseluruhan proses pelayanan publik.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya, Deni Junanto, PH.D dalam laporannya menyampaikan, tujuan dari penyelenggaraan PKP ini adalah untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan pelayanan pada Jabatan Pengawas yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Adapun Tema PKP Angkatan V yang diikuti oleh 40 peserta ini adalah “Strategi Adaptif Tata Kelola Pelayanan Publik”. (humas)