Sumedang – Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik. Kepala Puslatbang PKASN, Drs. Riyadi, M.Si., menggarisbawahi pentingnya transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan dalam pelayan publik pada Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II dan III Tahun 2024 di Gedung Serba Guna, Puslatbang PKASN, Jumat (2/8)
Dalam sambutannya, Riyadi menekankan bahwa pejabat pengawas berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik. “Pengawas adalah etalase lembaga. Jika pelayanan baik, maka citra lembaga juga akan baik,” ujarnya. Riyadi menambahkan bahwa motivasi dan pemikiran positif dalam melayani sangat penting untuk mencapai pelayanan yang berkualitas.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Bandung, Ir. H. Adi Junjunan Mustafa, M.Sc., dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kesempatan untuk melibatkan peserta PKP dari Pemerintah Kota Bandung. “PKP adalah momentum penting untuk pembangunan karakter dan pengembangan kompetensi,” ujarnya. Adi Junjunan Mustafa menekankan pentingnya praktek dalam kepemimpinan dan inovasi selama masa pelatihan. Mengacu pada prinsip-prinsip kepemimpinan, Adi merujuk pada buku yang ditulis oleh Stephen Covey yang menyebutkan pentingnya memberi seseorang pancing daripada hanya memberi makanan dan uang. “Karakter dan integritas lebih penting dari segalanya. Kepemimpinan dimulai dari diri sendiri sebelum memimpin orang lain,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Layanan Kelatbangan Puslatbang PKASN, Pupung Puad Hasan, SE., M.Ec. Dev, menyampaikan dalam laporan penyelenggaraan kegiatan bahwa peserta PKP Angkatan II dan III ini terdiri dari berbagai instansi, termasuk BPOM, Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Palembang, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan Pemerintah Kabupaten Banjar. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan dan mendorong aksi perubahan yang efektif di instansi pemerintahan. (Humas)