Garut – Pemerintah desa memegang peranan penting dalam pembangunan di daerah. Pemerintah desa dituntut untuk mampu meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi lintas stakeholder dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Wawan Nurdin, S.Sos., M.Si dalam diskusi bersama Tim Analisis Kebijakan Puslatbang PKASN, di Kantor DPMD Kab. Garut, Rabu (22/5)
“Kami menyambut baik hasil analisis kebijakan terkait pengembangan desa, terutama terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).” ujar Wawan.
Lebih lanjut Wawan menambahkan bahwa penguatan kualitas kebijakan pada pemerintah desa merupakan tanggung jawab bersama. Wawan berharap kehadiran Puslatbang PKASN sangat strategis dalam pembuatan kebijakan-kebijakan desa yang partisipatif dan berkualitas.
Analis Kebijakan Ahli Muda Puslatbang PKASN, Guruh Muamar Khadafi, S.IP., M.M, dalam kesempatan tersebut menyampaikan hasil analisis kebijakan bahwa dibutuhkan penguatan perangkat desa dan BUMDes dalam pembangunan di Kabupaten Garut. “Kami juga merekomendasikan penguatan kapasitas BUMDes dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.” sambung Guruh.
Mewakili Puslatbang PKASN, Guruh juga menambahkan akan mendukung kolaborasi dalam penguatan kualitas kebijakan desa di Kabupaten Garut.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintah desa di Kabupaten Garut. Turut hadir Tim Analisis Kebijakan Puslatbang PKASN, Perwakilan DMPD Kab. Garut, Wakil Ketua Pemberdayaan Desa KNPI Jabar dan HMI Cabang Garut. (Humas)