SAMARINDA – Dalam rangka mengembangkan kompetensi manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan, Puslatbang KDOD LAN kembali menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IX Tahun 2024, yang dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala LAN RI Dr. Muhammad Taufiq, DEA di Ruang Auditorium Puslatbang KDOD LAN, Senin (13/5). Mengusung tema ”Transformasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Mendukung Percepatan Pengentasan Kemiskinan”, diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi Tematik/Berdampak, khususnya dalam percepatan pengentasan kemiskinan melalui perubahan kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam sambutan dan arahannya Muhammad Taufiq menyampaikan bahwa saat ini model birokrasi pemerintahan yang sudah usang harus segera dibenahi. Terbukti dari survei BerAKHLAK ASN di tahun 2023 yang menunjukkan bahwa nilai yang masih kurang adalah Adaptif, dikarenakan oleh model kepemimpinan yang masih menganut gaya lawas yaitu gaya otoriter, pimpinan yang tidak efektif, dan pimpinan yang tidak bisa mengelola organisasi dengan baik.
“Tugas seorang pimpinan itu ada tiga, people, culture, dan number. People artinya semua pimpinan tinggi harus bisa menghargai kontribusi pegawai sebagai aset organisasi, dan harus disupport untuk growing atau bertumbuh. Culture, dimana saat ini setiap orang dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, dan bagaimana iklim distrust itu mengamati perilaku pegawai secara detail kemudian melihat pola komunikasinya, melihat medsosnya. Semakin banyak instrumen pengawasan semakin banyak orang yang curang dan canggih dalam membuat inovasi. Culture memastikan kita memberikan yang terbaik. Dan terakhir Number. Seringkali kita lupa kewajiban mengenai number, yaitu bagaimana instansi membantu nilai-nilai bahwa tugas pimpinan bukan delivering output tapi delivering impact. Inilah yang harus kita lakukan agar dapat menciptakan instansi menjadi power house untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Dengan demikian, kita harapkan melalui pembelajaran yang ada kita semua yakin arahan pemimpin akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi organisasi” jelas Taufiq.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Prov. Kaltim Dra. Sri Wahyuni, MPP memberikan dukungan terhadap pelatihan ini dengan tema yang telah ditentukan.
“Saya sangat setuju sekali dengan tema yang diangkat, dengan harapan bahwa hasilnya dapat membantu dan mendorong pengentasan kemiskinan, hilirisasi sektor perkebunan, pertanian, dan pariwasata berkelanjutan. Proyek perubahan bukanlah hanya sekedar menggugurkan kewajiban anda dalam pelatihan ini, namun besar harapan kami bahwa inovasi yang dilahirkan dapat menjadi legacy sebagai JPT Pratama di instansi anda masing-masing. Untuk itu, anda harus benar-benar paham dimana titik lemah yang ada, agar kontribusi kepada masyarakat benar-benar bisa maksimal. Bagaimana kita memberikan kepastian jaminan setiap rupiah yang kita belanjakan, dan bagaiman itu dapat memberikan dampak kepada masyarakat. Dampak ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran, serta indeks pembangunan manusia” jelas Sri lagi.
Lebih lanjut Sri mengatakan bahwa stakeholder management juga menjadi sebuah aspek penting yang harus diperhatikan. Menurut Sri, sebagai JPT harus dapat memainkan orkestrasi terhadap para stakeholders agar dapat melibatkan mereka dalam proses pekerjaan kita, sehingga implementasi kinerja juga menjadi lebih baik. Untuk itu, penataan atau orkestrasi stakeholders dikatakan oleh Sri harus menjadi fokus kita saat ini.
Pelatihan ini diikuti oleh 60 orang peserta, yang berasal dari berbagai daerah yaitu Prov. Kaltim, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Kutim, Kab. Kubar, Kab. PPU, Kab. Berau, Kab. Malinau, Kab. Bulungan. Kab. Tana Tidung, Kab. Banjar, Kab. Parigi Moutong, Kab. Buton Tengah, dan Kab. Bantaeng. Dimulai sejak hari ini, pelatihan ini direncanakan akan berakhir pada bulan September mendatang. (ler/ler)