Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA menerima kunjungan audiensi dari Kedutaan Besar Perancis di Jakarta, yang diwakili oleh Konselor Kerja Sama dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Perancis, dan Direktur Institute Franchaise d’Indonesie (IFI), Jules Irrmann, dan Atase Kerja Sama Universitas dan Pendidikan, Antoine Bricout, serta Plt. Wakil Atase Kerja Sama Pendidikan, Dita Permatasari di kantor LAN, Jakarta pada Kamis (28/03).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai rencana kerjasama dan kemitraan antara LAN dengan Pemerintah Perancis terkait kajian administrasi pemerintahan, serta pendidikan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Muhammad Taufiq menyampaikan menyambut baik pertemuan ini dan berharap Kerjasama dan kemitraan bisa terjalin kembali seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.
“Terima kasih banyak, kami harap banyak yang bisa kita kolaborasikan dengan Perancis seperti waktu lalu. Kami bertanggungjawab dalam mengelola program pelatihan kepemimpinan bagi ASN di Indonesia jadi kami pernah meminta bantuan kerja sama untuk memberikan penguatan metodologi dan memperkaya program pelatihan kepemimpinan dan kesempatan untuk mengirimkan komite kami untuk belajar ke Perancis. Selain itu, pada tahun 2022, kami juga berdiskusi dengan duta besar kami di Paris bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi dalam transformasi digital.Jadi, kurang lebih itulah area yang kami harap bisa kita realisasikan dan terus dikembangkan,” papar Muhammad Taufiq.
Menanggapi hal tersebut, Jules Irrmann menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu prioritas dalam agenda politik Perancis untuk menjalin hubungan baik dan kerja sama. Selain sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki posisi yang penting dan berpengaruh tingkat regional dan ASEAN. Ia berharap, melalui pertemuan ini, kedua belah pihak bisa saling mengetahui apa yang bisa dikerjasamakan.
“Kami juga perlu mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan prioritas bagi anda, dan apa yang LAN miliki untuk bisa kita kerjasamakan. Kami berharap kerja-sama yang kita lakukan dapat berupa kemitraan, bukan hanya melalui beasiswa dan pendanaan. Kami juga memahami bahwa digitalisasi menjadi fokus bagi anda. Antoine juga akan memberikan daftar universitas yang menyediakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan anda. Saat ini kami juga punya banyak program khusus untuk warga negara lain dengan pengantar berbahasa Inggris,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo, W.U, mengemukakan bahwa Indonesia perlu banyak belajar dari Perancis bagaimana mengelola berbagai karakteristik lokal yang berbeda. Menurutnya, Isu identitas nasional sangat penting di Indonesia.
“Desentralisasi menjadi salah satu isu yang penting dalam studi-studi kebijakan. Saat ini, jumlah analis kebijakan di Indonesia mencapai 9.000 orang dari pemerintah pusat hingga daerah. Tugas analis kebijakan ialah membahas isu strategis pemerintahan untuk diformulasikan menjadi rekomendasi bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini diperlukan untuk bagaimana mengurangi kesenjangan yang terjadi di berbagai daerah,” paparnya.
Dalam pertemuan hadir juga Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi, Ismayanti, DFM, DEA., Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN Drs. Seno Hartono, DESS, dan Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Dr. Erna Irawaty, M.Pol.Adm