Jakarta – Saat ini kita berada pada era saling terhubung antara satu sama dan lainnya. Salah satu yang mengakibatkan hal tersebut adalah kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi. Namun demikian, hal ini belum sepenuhnya tercermin dalam bidang analisis kebijakan, dimana masih adanya fragmentasi. Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Tri Widodo Wahyu Utomo menyampaikan masih melihat adanya unit-unit analisis kebijakan yang hanya berkonsentrasi di unit analisis masing-masing.
Melihat hal tersebut sebagai salah satu lembaga think tank, Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus berupaya untuk menciptakan collaborative governance, salah satunya dengan menjajaki kolaborasi dengan lembaga-lembaga think thank lain. Oleh karena itu LAN melakukan benchmarking ke Center For Strategic and International Studies (CSIS), Selasa (19/3).
Pada kesempatan tersebut Tri Widodo menyampaikan bahwa saat ini LAN mengembangkan National Policy Hub (NPH) untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak bagi Indonesia. Melalui NPH, diharapkan dapat mewujudkan kolaborasi, mulai dari proses hingga dokumentasi kebijakan, untuk kebijakan berikutnya. Dengan demikian kebijakan yang berkualitas secara merata akan dimiliki oleh Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Senada dengan Tri Widodo, Executive Director CSIS Yose Rizal Damuri memandang pentingnya networking dalam analisis kebijakan. “CSIS saat ini juga membangun networking dengan berbagai pihak, dan hal ini terbukti efektif untuk turut mendorong kebijakan publik tertentu apabila fokus pada isu tertentu. Seperti Forum Kebijakan Ketenagakerjaan dan Indonesia Fintech Society yang sudah lama ada di CSIS”, ungkapnya. Pihaknya juga menyambut positif gagasan NPH. Menurutnya NPH akan menjadi sumbangsih bagi pembangunan di Indonesia.
Benchmarking diwarnai dengan diskusi yang hangat antara LAN dengan CSIS. Kedua belah pihak sepakat untuk menjajaki lebih lanjut kemungkinan untuk berkolaborasi di masa mendatang. Baik dalam hal kerjasama analisis kebijakan, pertukaran sumber daya peneliti, dan lain sebagainya. Pertemuan tersebut juga menggaris bawahi pentingnya regulatory management system dalam kebijakan, kebijakan yang berbasis data, dan diversifikasi baik dalam hal penentuan isu, hingga bagaimana publikasi dan diseminasi yang harus dilakukan agar sampai pada pengambil kebijakan.