Ditayangkan di ayobandung.com Rabu, 10 Januari 2024
Oleh: Guruh Muamar Khadafi,
Analis Kebijakan Ahli Muda, Lembaga Administrasi Negara
Penanggulangan kemiskinan menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan penanggulangan kemiskinan diintegrasikan dalam setiap kebijakan perencanaan pembangunan melalui instrumen nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan ini, pemerintah melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.
Kebijakan Nasional dan Implementasinya
Pedoman kebijakan nasional dalam perencanaan pembangunan tergambar melalui RPJMN, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Seiring masuknya era reformasi, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 diperkenalkan, lalu mengalami perubahan dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 yang menitikberatkan pada percepatan penanggulangan kemiskinan. Di tingkat daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sasaran RPJMN 2020-2024 dan Tantangan di Jawa Barat
Sasaran penurunan tingkat kemiskinan dalam RPJMN 2020-2024 adalah 6,0-7,0 persen. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah di Kawasan Rebana, masih menghadapi tantangan signifikan. Kawasan Rebana, yang melibatkan tujuh daerah seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, serta Kota Cirebon, memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi.
Peningkatan Kapasitas ASN sebagai Kunci Sukses
Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi landasan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Birokrasi daerah memiliki peran sentral dalam merespons dan melaksanakan kebijakan nasional dan daerah terkait penanggulangan kemiskinan. Adanya sinergi antara kebijakan nasional dan daerah, terutama yang tergambarkan dalam RPJM Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), menjadi penting.
PNS, sebagai bagian dari birokrasi daerah, menjalani peningkatan kualitas melalui Pelatihan Struktural Kepemimpinan dengan acuan Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022. Namun, evaluasi pasca pelatihan menunjukkan bahwa pemanfaatan produk aktualisasi kepemimpinan belum optimal. Sebanyak 46,74% alumni melaporkan pencapaian sebagian tujuan jangka panjang aktualisasi kepemimpinannya, sementara 3,8% menyatakan tidak mencapai tujuan tersebut.
Produk Aktualisasi Kepemimpinan dan Relevansinya dengan Penanggulangan Kemiskinan
Produk aktualisasi kepemimpinan diharapkan dapat berperan dalam mendukung perumusan dan implementasi kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, khususnya dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Meskipun demikian, kaitan antara ide-ide hasil aktualisasi kepemimpinan dengan program atau kegiatan di instansi perlu diperkuat.
Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Provinsi Jawa Barat, terutama daerah di Kawasan Rebana, dihadapkan pada tantangan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kawasan Rebana, yang mencakup berbagai kabupaten dan kota, diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat dan ikut berkontribusi dalam upaya menanggulangi kemiskinan.
Peran Kunci Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan
Pentingnya peran Pemerintah Daerah sebagai kunci sukses dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan diakui. Tidak hanya menindaklanjuti kebijakan nasional, tetapi juga melakukan integrasi dan koordinasi di tingkat organisasi perangkat daerah.
Pentingnya integrasi kebijakan ini terutama tercermin dalam dimensi organisasi, di mana terwujudnya sinergi dan kolaborasi di antara organisasi perangkat daerah sangat diperlukan.
Namun, terdapat hambatan dalam optimalisasi produk aktualisasi kepemimpinan, termasuk perubahan struktur organisasi, rutinitas pekerjaan, kurangnya dukungan, mindset, Sumber Daya Manusia, hingga dampak pandemi yang signifikan. Sudrajat (2019) mengidentifikasi dua masalah utama terkait dengan pendidikan dan pengembangan kompetensi ASN, yaitu ketidaksesuaian program studi ASN dengan kebutuhan organisasi dan ketidakintegrasi Program Pengembangan SDM Aparatur dengan Prioritas Pembangunan Nasional.
Evaluasi Sumatif dan Pemanfaatan Produk Aktualisasi Kepemimpinan
Dalam rangka mengevaluasi pemanfaatan produk aktualisasi kepemimpinan yang mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan di kawasan Rebana Jawa Barat, metode evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) diusulkan. Model ini memberikan pendekatan retrospektif dalam mengukur keberhasilan dan nilai program.
Pertama, evaluasi konteks: Mengidentifikasi dan menilai implementasi produk aktualisasi kepemimpinan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi serta memberikan masukan untuk perbaikan.
Kedua, evaluasi input: Mengidentifikasi masalah, aset, dan peluang untuk membantu pengambil keputusan dalam menetapkan tujuan dan prioritas program.
Ketiga evaluasi proses: Mengevaluasi pelaksanaan rencana untuk membantu staf program dan memahami manfaatnya.
Keempat, evaluasi produk: Mengidentifikasi dan mengevaluasi keluaran dan manfaat program, baik yang direncanakan maupun tidak, dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Strategi Pemanfaatan Produk Aktualisasi Kepemimpinan
Menyikapi permasalahan yang muncul, sejumlah strategi dapat diimplementasikan, terutama di Pemerintah Daerah Kawasan Rebana, Jawa Barat, serta secara umum di seluruh instansi pemerintah:
Pertama, Revisi Kebijakan Daerah: Meninjau kembali dan merevisi kebijakan daerah terkait pengembangan kompetensi, memastikan adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan produk aktualisasi kepemimpinan.
Kedua, Kolaborasi Pengelolaan Produk: Melakukan kolaborasi antara BKPSDM, BAPPEDA, dan Perangkat Daerah untuk mengintegrasikan produk aktualisasi kepemimpinan ke dalam RKPD penanggulangan kemiskinan.
Ketiga, Penguatan Monitoring: Memperkuat sistem monitoring oleh BKPSDM, Perangkat Daerah, dan BAPPEDA untuk memastikan hasil aktualisasi kepemimpinan mendukung rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan.
Dengan strategi yang terarah, diharapkan pemanfaatan produk aktualisasi kepemimpinan dapat optimal dan berkontribusi signifikan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.
Sehingga Penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan isu nasional yang memerlukan sinergi antara kebijakan nasional dan implementasinya di tingkat daerah. Peningkatan kapasitas ASN, terutama melalui pelatihan struktural kepemimpinan, menjadi kunci dalam mencapai target penanggulangan kemiskinan.
dilakukan untuk memastikan efektivitas dan kontribusinya terhadap program penanggulangan kemiskinan. Strategi yang melibatkan revisi kebijakan, kolaborasi, dan penguatan monitoring menjadi langkah penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai target penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.***
Isi konten merupakan tanggung jawab penulis.