Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus berupaya memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dengan melakukan kolaborasi lintas organisasi. Hal ini ditindaklanjuti melalui forum eksekutif yang melibatkan para pimpinan tinggi dari pemerintah maupun sektor swasta untuk mampu memberikan solusi bagi permasalahan bangsa. Hal tersebut diungkapkan Kepala LAN, Prof. Adi Suryanto, M.Si, CHRM saat memberikan sambutan dalam kegiatan Program Eksekutif Nasional (PEN) yang diselenggarakan di Grand Sahid Jaya Hotel, Kamis (30/11).
Dalam kesempatan itu, Adi Suryanto menyampaikan, seperti diketahui bersama bahwa saat ini kita dihadapkan pada kondisi disruptif, dimana setiap permasalahan berkembang secara masif dan cepat begitu pula dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Menyikapi hal tersebut diperlukan adanya kolaborasi lintas sektoral guna menyamakan visi dan misi Indonesia kedepan. Ada dua isu strategis yang diangkat pada PEN kali ini diantaranya Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi dan isu strategis lainnya adalah pengembangan kompetensi yang inklusif pasca terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023.
“Dengan terbitnya UU tersebut tentu memberikan dampak signifikan bagi instansi pemerintah, hal ini didasarkan pada perubahan pengembangan kompetensi yang semula merupakan hak bagi ASN, dirubah menjadi Kewajiban, tentu saja diperlukan antisipasi untuk mencari alternatif dan terobosan terkait dengan pembiayaan pengembangan kompetensi tersebut, karena jika harus membiayai lebih dari 4,2 juta ASN tentu saja APBN tidak akan cukup. Maka keresahan ini perlu dipikirkan untuk mengambil langkah kebijakan yang lebih inovatif dan efisien.” tambahnya.
Kepala LAN melanjutkan, pada PEN kali ini para eksekutif dan pimpinan tinggi perlu memiliki persepsi yang sama atas kedua isu ini kemudian menyusun rencana aksi bersama. Berhasil tidaknya rencana aksi bersama ini sangat tergantung pada penyamaan persepsi para aktor pembangunan atas kebijakan dan isu-isu terkait program tersebut, penyamaan persepsi ini akan meminimalisir silo mentality dan meningkatkan kolaboratif.
“Terakhir saya berharap pelaksanaan PEN ini dapat menyamakan persepsi atas isu-isu strategis bangsa dan membangun komitmen lintas instansi untuk berkolaborasi dan bekerjasama mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional” tutupnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr. Basseng, M.ed dalam laporannya menyampaikan, tujuan penyelenggaraan PEN ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait langkah strategis dalam rangka menyikapi isu permasalahan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi serta pengembangan kompetensi.
Adapun kegiatan yang diikuti oleh 120 orang peserta ini mengundang narasumber diantaranya, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan RB, Drs. Agus Uji Hantara, ME., General Manager PT PLN Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan, Djubaidillah Hasan, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Dr. Muhammad Cholifihani, SE., MA., Direktur PT. Halmahera Persada Lygend, Bapak Ir. Drs. Tonny H. Gultom, B.Sc., Dipl.Hy.Eng., MSc., IPU, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Bapak Dr. Muhammad Taufiq, DEA serta Vice President Pertamina Corporate University, Bapak Baskara Agung Wibawa. (humas)