Cikarang Selatan – Kebijakan publik yang berkualitas memiliki dampak positif dalam pembangunan di masyarakat. Untuk itu dibutuhkan pengukuran kualitas kebijakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan. Demikian disampaikan Muhammad Afif Muttaqin, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda Puslatbang PKASN dalam kegiatan Sosialisasi Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah yang diadakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (13/11). “Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dilakukan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga implementasi kebijakan” sambung Afif.
Kepala Badan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bekasi, Drs. Dwi Sigit Adrian, MM menyampaikan bahwa pengukuran indeks kualitas kebijakan dilakukan secara mandiri untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bekasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong adanya peningkatan kualitas kebijakan di setiap SKPD. “Kami melibatkan Puslatbang PKASN dalam pengukuran indeks kualitas kebijakan ini untuk berkolaborasi dalam menyesuaikan kebijakan agar lebih relevan dan efektif” sambung Sigit.
Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Bekasi, pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Turut hadir Henri Sinurat, S.IP selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama Puslatbang PKASN sebagai narasumber. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.(Humas)