Jakarta – Program Reformasi Birokrasi Berdampak yang dicanangkan Presiden Joko Widodo diharapkan menjadi mesin pembangunan dalam menentukan ketercapaian target-target pembangunan. Semakin baik reformasi birokrasi akan berdampak langsung pada terwujudnya program prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan, perbaikan tata kelola pemerintahan serta penyelesaian berbagai permasalahan bangsa. Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Prof. Dr. Adi Suryanto, M.Si pada Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXV Tahun 2023, di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Pejompongan, Senin (9/10).
“Presiden Joko Widodo mengamanatkan reformasi birokrasi berdampak yang diarahkan pada tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah peningkatan investasi, maka pada kesempatan ini LAN bekerjasama dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan PKN Tingkat II pola khusus dengan desain kurikulum dibuat secara khusus pula”. ungkapnya.
Adi Suryanto menambahkan, PKN ini di desain dengan tujuan membangun kualitas dan kompetensi leadership seorang ASN yang bekerja di sektor publik yang memahami peran ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, melayani masyarakat dan perekat pemersatu bangsa. Untuk itu dalam menjalankan peran strategisnya sebagai pemimpin maka perlu dibekali dengan kompetensi kepemimpinan yang komprehensif integral yang mampu memberikan terobosan dan inovasi baru untuk memecahkan permasalahan publik di instansinya.
“Pemimpin dituntut senantiasa menjadi agen perubahan, transformer perubahan dan memimpin setiap kebijakan yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah oleh karena itu LAN sebagai instansi pembina kediklatan senantiasa menyusun kurikulum yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. ASN Corporate University merupakan salah satu gagasan LAN dalam memperkuat pelatihan-pelatihan di seluruh Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap proses dan tujuan pembangunan nasional selain itu juga penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak yang meliputi digitalisasi pemerintahan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan investasi serta kebijakan-kebijakan presiden,” tambahnya.
Kurikulum PKN Tingkat II ini akan membangun peserta menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu melakukan transformasi birokrasi dan diakhir pelatihan peserta akan membuat sebuah learning produk atau proyek perubahan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan melalui inovasi dan terobosan baru.
“Untuk membuat inovasi baru tentu saja diperlukan kemampuan seorang pemimpin untuk memetakan permasalahan organisasi sehingga dapat membuat alternatif-alternatif penyelesaian masalah, selain itu pemimpin juga dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi dengan stakeholders, dan akhirnya peserta mampu membangun proyek perubahan yang berdampak bagi masyarakat” tegasnya.
Sementara itu Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyampaikan, leadership adalah terkait dengan tindakan dan berani membuat keputusan, seseorang mungkin memiliki pendidikan akademik yang tinggi namun belum tentu memiliki kemampuan leadership. Oleh karenanya melalui pelatihan ini harapannya dapat meningkatkan kompetensi kepemimpinan untuk saling berkolaborasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Presiden.
Bahlil Lahadalia menambahkan, tantangan lain yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah terkait investasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia semester pertama saat ini adalah mencapai 5,17 persen, kontribusi pada pertumbuhan ekonomi ini masih didominasi oleh konsumsi sebesar 53 persen. Oleh karena itu pemerintah memerlukan strategi khusus mempertahankan daya beli masyarakat dengan kepastian pendapatan, tentu saja hal ini juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan investasi dalam negeri.
“Jangan sampai kedepannya bangsa kita menjadi pabrik pengangguran intelektual dikarenakan kemampuan dunia usaha menyerap tenaga kerja sangat sedikit, tugas kita sebagai aparat pemerintah adalah memberikan kemudahan perizinan untuk berinvestasi di indonesia, ini menjadi tugas kita semua” tegasnya.
“Selain investasi, kami juga mendorong adanya hilirisasi industri, upaya strategis ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan indonesia terhadap produk-produk impor dan mengurangi defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Hilirisasi di sektor tambang misalnya perlu digenjot agar indonesia tidak lagi mengirim atau mengekspor bahan baku melainkan beralih pada ekspor barang jadi dan setengah jadi. Disinilah dibutuhkan kolaborasi dan sinergi seluruh elemen pemerintah baik di pusat maupun di daerah, untuk melakukan hal tersebut tentu kemampuan kepemimpinan menjadi faktor utama keberhasilan kebijakan investasi ini”. tutupnya.
PKN Tingkat II Angkatan XXXV Tahun 2023 ini mengangkat tema “Strategi Peningkatan Investasi untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045” dengan jumlah peserta berjumlah 30 orang dan dilaksanakan secara blended learning.