Jakarta – Pandemi Covid-19 berlalu ternyata keadaan dunia saat ini belum sepenuh pulih, hal ini didasarkan pada kondisi global yang masih menghadapi ketidakpastian seperti ancaman krisis pangan, krisis energi dan keuangan terutama sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Ketidakpastian ini memberi tekanan bagi negara-negara di dunia dalam bentuk keterbatasan sumber daya anggaran atau finansial, oleh karena itu menghadapi kondisi demikian pemerintah di seluruh negara diharapkan dapat memberi respon positif terhadap permasalahan domestik maupun internasional melalui kebijakan publik yang berkualitas. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (KKIAN-LAN), Dr. Tri Widodo, WU, saat memberikan sambutan dalam kegiatan International Webinar Indonesia-Japan Knowledge Exchange Seminar 2023 yang mengangkat tema : Public Private Partnership for Public Prosperity yang diselenggarakan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta bekerjasama dengan Japan Council of Local Authorities for International Relation (JCLAIR), Kamis (5/10).
Tri Widodo melanjutkan, dalam rangka penyusunan kebijakan yang berkualitas tadi diperlukan tata kelola pemerintah yang mengedepankan pada prinsip kolaborasi, kemitraan dan kerjasama maka melalui kegiatan international webinar ini menjadi salah satu upaya mewujudkan kolaborasi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan publik di masa yang akan datang.
“Pemerintah terus mengalokasikan dana untuk menaikkan standar kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur, dalam RPJMN 2020-2024 dibutuhkan sekitar Rp. 6 Triliun untuk pembangunan atau rata-rata 6 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), namun pada kenyataannya pemerintah hanya memenuhi 37 persen dari total kebutuhan tersebut, maka dari itu diperlukan upaya inovatif untuk mendorong partisipasi dana non resource envelope/swasta pada sektor ini untuk membiayai sisa kebutuhan pembangunan infrastruktur” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Deputy Director Affairs Office Local Administration Bureau, Ministry of Communication and Internal Affairs Japan, Mr. Tagashira Shinji menekankan kolaborasi antara pemerintah dan swasta ini penting dilakukan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata, oleh karena sinergi dan kolaborasi seluruh elemen perlu dilakukan juga pemerintah di daerah, harapannya akan tercipta pelayanan publik yang berkualitas.
Hal ini juga diungkapkan, Deputy Director General of Comprehensive Policy Department Okazaki City, Mr. Nagata Masaru, Kemitraan yang dilakukan pemerintah jepang dengan swasta untuk meningkatkan layanan publik yang lebih efisien dan efektif dengan memberikan kemudahan dalam baik dalam kebijakan maupun perijinan. Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yang kami lakukan di Jepang adalah perlu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kemudian bekerjasama dengan antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membangun fasilitas pelayanan publik tersebut.
Selain itu juga, kerjasama kemitraan juga dilakukan oleh Yokoze Town, Mr. Tomita Yoshinari, menyampaikan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki serta fleksibilitas dalam memberikan kemudahan bagi pihak swasta agar tercipta kolaborasi yang saling menguntungkan dan tentunya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.
Sementara itu praktiknya di Indonesia, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, SIP., M.Si yang membagikan skema public private partnership atau kerjasama antar pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum yang mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah. Salah satu contoh program kemitraan antara Luwu Utara dan Pihak Swasta adalah Pasar Sentral Masamba dengan dengan sumber dana sebagian besar dari Badan Usaha dan sebagian kecilnya adalah penyertaan modal dari pemerintah daerah Luwu Utara.
Sementara itu, Walikota Metro, Dr. H. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG (K). MH menyampaikan, kebutuhan masyarakat di Jepang jika dibandingkan dengan masyarakat Indonesia tentu berbeda, salah satu tantangan yang dihadapi indonesia saat ini adalah bonus demografi, disini pentingnya kita sebagai pemerintah daerah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.
Permasalahan dalam mengelola bonus demografi ini adalah masih tingginya angka stunting di Indonesia, tercatat bahwa di tahun 2021 tingkat prevalensi stunting Balita di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 24,4 persen sedangkan pemerintah menargetkan di tahun 2024 mendatang menurun hingga 14 persen. Di kota Metro sendiri Pemerintah Daerah berkolaborasi dengan berbagai elemen seperti pihak swasta, perguruan tinggi komunitas dan media untuk berkolaborasi dalam mewujudkan SDM yang berkualitas yang diberi nama Jama-Pai yaitu kolaborasi kemitraan secara pentahelix dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui pendekatan continuum of care across the life cycle.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Nurliah Nurdin dan dimoderatori oleh Muhammad Rizky SE., MM.