Yogyakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus berkomitmen untuk terus menjaga mutu dan kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi (Bangkom) bagai Aparatur Sipil Negara (ASN). LAN sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam Bangkom ASN, tengah membangun model dan implementasi evaluasi pasca pelatihan yang lebih sistematis dan holistik. Hal ini diungkapkan Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rakor Bangkom Evaluasi Pasca Pelatihan dan Pendampingan Lembaga Pelatihan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua kerjasama LAN dengan Tanoto Foundation, Yogyakarta, Kamis (14/9)
Adi Suryanto menjelaskan, model implementasi evaluasi yang dimaksud meliputi penetapan model evaluasi pasca pelatihan, penyusunan instrumen evaluasi pasca, sosialisasi penggunaan instrumen, pengumpulan data, analisis data serta penyusunan laporan, dan rekomendasi. Evaluasi pelatihan sendiri merupakan kegiatan yang strategis dilakukan untuk melihat manfaat dan dampak pelatihan bagi peserta dan lingkungan kerja mereka serta untuk melihat perubahan perilaku alumni setelah mengikuti pelatihan.
“LAN diberikan amanat untuk menyusun pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar dan struktural serta melakukan evaluasi pasca pelatihan, oleh karenanya setiap penyelenggaraan pelatihan perlu dilakukan evaluasi terhadap keluaran dan hasil dari pelaksanaan program pelatihan. Evaluasi pasca pelatihan ini dimaksudkan agar tujuan akhir dari program dapat dicapai serta dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan pelatihan bagi ASN ke depan”, ujarnya.
Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan ini dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh pelatihan yang menjadi domain LAN, untuk mengetahui perubahan perilaku di tempat kerja setelah pelatihan serta dampak pelatihan yang dirasakan oleh stakeholders.
Adi Suryanto juga memberikan beberapa pengarahan terkait dengan evaluasi pasca pelatihan ini, diantaranya dalam setiap laporan evaluasi perlu dicantumkan pembahasan tentang upaya yang berkelanjutan terhadap pelatihan yang menjadi domain LAN.
Lebih jauh, Kepala LAN juga menerangkan, perlu adanya integrasi data pengembangan kompetensi yang menjadi data driven dalam perbaikan dan peningkatan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, selain itu juga, hasil evaluasi nantinya dapat menguatkan urgensi keberadaan pelatihan struktural kepemimpinan sehingga kontribusi LAN akan semakin nyata dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat luas.
Adi Suryanto menegaskan bahwa tantangan LAN sebagai institusi pembina pengembangan kompetensi ASN akan semakin berat mengingat revisi UU ASN yang menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi bukan lagi bersifat hak melainkan kewajiban. Oleh karenanya, LAN perlu melakukan penyediaan program pengembangan kompetensi yang lebih komprehensif dengan dukungan data yang akurat.
Sementara itu terkait Pendampingan Lembaga Pelatihan DOB Papua, Kepala LAN menyampaikan, tahun lalu pemerintah resmi menetapkan tiga DOB di wilayah Papua yang kini terbagi menjadi 5 (lima) provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Pemekaran tersebut diharapkan dapat mendekatkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Papua. Selain itu juga diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 24/2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kawasan indonesia timur tersebut tak terkecuali peningkatan kompetensi ASN dan tata kelola pemerintahannya.
“Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini pula, LAN menginisiasi untuk mengumpulkan keempat DOB Papua (Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan) dan 2 Provinsi Papua induk (Papua dan Papua Barat) untuk bersama-sama merumuskan strategi pengembangan kompetensi ASN di Papua sesuai dengan kebutuhan dan target pembangunan daerah yang telah atau sedang disusun oleh provinsi masing-masing.” ungkapnya.
Pada kegiatan tersebut BPSDM/BKPSDM di wilayah Papua secara teknis didampingi dalam pengelolaan pengembangan kompetensi melalui pengelolaan pelatihan-pelatihan ASN hingga standar sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mengelola pelatihan ASN. Diharapkan ini menjadi modal dasar bagi BPSDM/BKPSDM dalam membangun dan mengembangkan kompetensi seluruh ASN di OPD-OPD yang ada di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai wilayah yurisdiksi masing – masing.
“Harapannya melalui kegiatan ini, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan kompetensi ASN di wilayah DOB Papua ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak bagi pembangunan di kawasan tersebut.” tutupnya (humas)