Jakarta – Pasca pandemi covid-19 dan perang Rusia Indonesia, kondisi dunia saat ini tengah mengalami krisis, berdasarkan Laporan UN DESA (United Nations, Department of Economic and Social Affairs) di bulan Februari 2023 menyebutkan bahwa prospek ekonomi global mengalami kemunduran sehingga menyebabkan koreksi estimasi pertumbuhan produk bruto (Gross Product Growth) di tahun 2022 dan 2023 yang diperparah dengan tingginya tingkat inflasi di negara-negara maju dan berkembang. Di tengah meningkatnya tantangan ekonomi makro dan kondisi keuangan saat ini, banyak negara-negara berkembang berisiko memasuki lingkaran setan yaitu melemahnya investasi, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kewajiban membayar hutang luar negeri. Menyikapi kondisi global tersebut pemerintah Indonesia perlu melakukan strategi khusus guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tanah air. Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional Policy Brief Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LVI, di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Senin (7/8).
Adi Suryanto menambahkan, dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi khususnya menghadapi krisis global yang terjadi saat ini salah satunya adalah melakukan Transformasi Ekonomi yaitu merubah industri sektor primer menjadi industri berbasis nilai tambah (hilirisasi). Di dalam negeri sendiri, Industri pertambangan sektor Mineral dan Batubara menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara yang pada tahun 2022 yaitu mencapai sekitar Rp 183,35 triliun dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 325.575 orang.
“Salah satu agenda besar indonesia maju dalam pemerintahan Presiden Joko widodo adalah hilirisasi industrialisasi sumber daya alam termasuk mineral dan batubara (minerba). Melihat kondisi itu, maka peserta PKN Tingkat I Angkatan LVI ini telah menyusun policy brief yang mengangkat tema “Strategi Peningkatan Investasi di Sektor Mineral dan Batubara Dalam Menghadapi Krisis Global” sebagai langkah strategis dan upaya meningkatkan investasi khususnya di sektor mineral dan batubara” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, hilirisasi yang dilakukan pemerintah saat ini menekankan kepada green energy dan green investasi, salah satunya dengan melakukan hilirisasi pada sektor minerba yaitu hilirisasi nikel. Pemerintah saat ini telah membangun beberapa smelter untuk mendukung hal tersebut dan hasilnya saat ini indonesia telah berhasil mengekspor nikel mencapai 30 miliar Dollar atau hampir sepuluh kali lipat sebelum dilakukan hilirisasi tersebut.
“Melalui hilirisasi nikel ini telah menjadikan indonesia sebagai pusat produksi baterai kendaraan listrik, namun timbul permasalahan perizinan oleh karena kami membuat sebuah sistem perizinan terintegrasi OSS berbasis risiko yang mampu memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di tanah air” ujarnya.
“Harapannya melalui hilirisasi minerba ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi tanah air, dan menjadi tuan di negeri sendiri” tutupnya.
Adapun Policy Brief hasil peserta PKN Tingkat I angkatan LVI ini dipaparkan oleh perwakilan peserta dari Kementerian Maritim dan Investasi, Bimo Wijayanto, PhD menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan investasi di sektor minerba, yaitu melalui kebijakan yang mengintegrasikan langkah taktis dan strategis beserta penanggung jawabnya untuk peningkatan investasi industri pertambangan sektor minerba dengan menerbitkan instruksi presiden melalui pendekatan omnibus law.
“Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat mempertegas penatakelolaan secara komprehensif investasi industri pertambangan mulai dari hulu hingga hilir sampai dengan menumbuhkan industri baru termasuk startup, berjalannya reklamasi dan pasca tamban, terlibatnya aparat hukum, terciptanya keberlangsungan dan berjalannya manajemen resiko” paparnya.
Dalam kegiatan ini mengundang narasumber, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim POLRI, Brigjen. Pol. Drs. Hersadwi Rusdiyono, SH., MH, Deputi bidang Investasi BPKP, Agustina Arumsari, Ak. MH., CFE., CGrA, CA., QIA, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Agus Fatoni, M.Si, dan Direktur PT. Trimegah Bangun Perkasa, Tonny H. Gultom.