Jakarta – Berbagai hasil riset baik skala global maupun nasional menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kesetaraan gender di dunia kerja, bahkan berdasarkan data yang dirilis Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) angka partisipasi perempuan dinilai lebih besar dibanding dengan laki-laki. Namun dilapangan kenyataannya, peran perempuan dalam posisi-posisi pengambil kebijakan masih cenderung rendah. Hal ini diungkapkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan LAN, Dra. Army Winarti, M.Si saat memberikan sambutan pada Webinar kerjasama Lembaga Administrasi Negara dan Organisasi Perempuan Sejati Perempuan Mandiri (PSPM) yang diselenggarakan secara blended di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Rabu (10/5).
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dijelaskan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga 2020 yaitu sebanyak 52,22 persen, kendati demikian hal ini tidak serta merta diikuti dengan meningkatnya persentase perempuan yang menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa tugas kita dalam mewujudkan kesetaraan gender belumlah usai, padahal sesungguhnya perempuan dan laki-laki dapat berjalan beriringan dengan kapasitas yang sama sebagaimana laki-laki baik dari segi kecerdasan sampai kemandirian” tandas Army.
Army juga menambahkan, kualitas kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh gender, tetapi kualitas individu serta bagaimana kejelasan visi yang dimiliki, keberanian, integritas yang tinggi serta kemampuan dalam mengelola tim
Senada dengan hal tersebut, Komisioner KASN, Sri Hadiati WK, SH., MBA mengapresiasi LAN yang terus memberikan dukungan dalam meningkatkan kapasitas dan kepemimpinan perempuan menghadapi tantangan masa depan. Penyelenggaraan webinar ini menjadi wujud untuk memperkuat pemahaman kepada perempuan bekerja untuk mengaktualisasikan diri dalam memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional dan membuat keputusan.
“Ada beberapa faktor pendorong keterwakilan perempuan dalam sector pemerintahan, diperlukan adanya pimpinan yang memiliki perspektif kesetaraan yang dapat mendorong ASN perempuan untuk berkesempatan menduduki jabatan strategis, selain itu diperlukan peningkatan kapasitas kompetensi perempuan” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian PPPA, Lenny N. Rosalin, SE., M.Sc. M.Fin menambahkan, keluarnya Permen PPPA 1/2020 memberikan amanat untuk penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan (RP3), peraturan ini mengamanatkan setiap instansi pemerintah dan perusahaan yang mempekerjakan perempuan untuk memberikan tempat, ruang, sarana, dan fasilitas yang disediakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja perempuan.
“Disamping itu juga kementerian PPPA mengeluarkan sejumlah peraturan terkait dengan pengarustamaan gender dan perlindungan terhadap pekerja perempuan, hal ini untuk mendukung keterwakilan perempuan untuk menduduki posisi penting” tambahnya.
Selain dua narasumber diatas Director of Human Capital and Corporate Affairs, PT Asuransi Jasa Indonesia, Linggarsari Suharso, M.Psi menyampaikan, beberapa hal yang dapat dilakukan perempuan untuk menghadapi tantangan kepemimpinan antara lain dengan mendalami bidang pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan background dan kompetensi yang dimiliki, meyakinkan diri mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dapat membuat terobosan dan inovasi baru.
Acara ini dimoderatori oleh Toety S. Tasdik Kinanto SH., M.Hum dan dihadiri pula oleh Garuda Amerta Consulting yang membekali peserta dengan menyeimbangkan pikiran dengan keluarga dan karir di era teknologi informasi. (humas)
