Jakarta – Saat ini birokrasi terus dihadapkan pada tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat, masyarakat membutuhkan pelayanan yang fast, flexible and friendly. Oleh karenanya sebagai generasi penerus, ASN milenial memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam rangka membenahi pelayanan public tersebut. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kader ASN, Dr. Mariman Darto, M.Si saat memberikan sambutan pada Webinar ASN Talent Academy Series 5 “Membangun Pelayanan Publik Berkelas Dunia”, Senin (31/10).
Lebih jauh ia menjelaskan, dalam menghadapi tantangan tersebut, ASN milenial dituntut tidak sekedar melaksanakan tugas rutin semata atau dikenal dengan business as usual, melainkan ia harus mampu berpikir smart dan terus menerus mengembangkan kompetensinya menyesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi dewasa ini.
“Melalui ASN Talent Academy ini adalah sebuah prakarsa dalam proses pengembangan talent management yang merupakan salah satu alternatif lain dari 3 (tiga) komponen yang terintegrasi dengan talent management yaitu ASN corporate university, sekolah kader dan alternatif lainnya yang bertujuan untuk pengembangan talenta-talenta muda ASN” ujarnya.
Mariman menambahkan, kerjasama LAN dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) merupakan perwujudan best practices dengan kolaborasi antara public sector dan private sector dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur. Maka harapannya kerjasama ini dapat segera ditindaklanjuti dengan menyediakan akses pembelajaran-pembelajaran yang adaptif dan agile, dan sampai saat ini telah dilaksanakan webinar seri ke lima yang diharapkan kolaborasi ini akan terus berlanjut.
Sementara itu, Narasumber GNIK yang juga merupakan Advisor PT. United Family Food, Maria Theodora Kurniawati, PCC mengatakan, Pelayanan publik harus berpusat kepada kepuasan stakeholders (stakeholders satisfaction) dalam hal ini adalah masyarakat umum sebagai pengguna pelayanan publik, birokrasi pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
“Oleh karenanya, Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus senantiasa ditingkatkan mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang dinamis, peningkatan kualitas pelayanan publik ini, dapat dilakukan dengan meningkatkan inovasi pelayanan kepada masyarakat, dan pemanfaatan resource yang ada serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, murah, dan sederhana atau tidak berbelit-belit” ujarnya.
Maria juga menambahkan, sebuah pelayanan yang profesional membutuhkan batasan tertentu atau boundaries sehingga di satu sisi, masyarakat dapat dilayani dengan standar pelayanan minimal dan di sisi lain, penyelenggara pelayanan juga tidak kewalahan dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang terus meningkat, disinilah dibutuhkan adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam proses bisnis sebuah pelayanan publik.
Setidaknya terdapat 4 (empat) faktor pelayanan publik dikatakan berkelas dunia, pertama adanya kebijakan pelayanan publik yang berkualitas dengan penyusunan standar yang jelas, kedua, penerapan maklumat pelayanan, ketiga, monitoring dan evaluasi pelayanan publik sebagai alat ukur outcome dan impact terhadap pelayanan, dan terakhir, tindak lanjut pengelolaan pengaduan yang diterima oleh masing-masing unit.
“Diharapkan, melalui berbagai upaya yang tengah dilakukan pemerintah dalam rangka mengembangkan kompetensi dan talenta penyelenggara pelayanan publik dapat berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di negeri tercinta ini,” tutupnya. (humas)