Jakarta – Pelayanan publik selalu beririsan dengan kebijakan pemerintah dalam mengelola alokasi sumber daya, regulasi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Kegagalan sebuah proses kebijakan merupakan kegagalan dalam mewujudkan dan menjalankan peran tersebut, demikian sebaliknya keberhasilan proses kebijakan melalui kehati-hatian, dukungan kompetensi, komitmen dan akuntabilitas akan mendorong keberhasilan dalam peningkatan pelayanan publik itu sendiri. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (Pusaka LAN), Yogi Suwarno, Ph.D, MA saat memberikan sambutan dalam acara Virtual Public Lecture seri ke-8 “Peran Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, Kamis (29/9).
Ia mengatakan keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan akan berdampak kepada masyarakat luas, sebuah keberhasilan dalam penerapan kebijakan publik akan secara signifikan meningkatkan citra pemerintah yang baik dan secara simultan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara, begitu sebaliknya.
“Maka disinilah seorang analis kebijakan perlu memastikan adanya dukungan kompetensi para aktor kebijakan dan dukung politik dan publik yang kuat sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk menciptakan kebijakan yang berkualitas”, tambahnya
Yogi mengungkapkan, seperti diketahui bahwa analis kebijakan perlu memiliki 2 (dua) kompetensi dasar yaitu kompetensi analisis dan kompetensi politis, maka bila keduanya dipadukan diharapkan dapat mendorong kebijakan publik yang berkualitas dan dapat dioperasionalkan di lapangan, hal ini tentu saya akan berdampak pada pelayanan publik yang semakin baik.
Hal senada juga disampaikan Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Pambagyo yang bertindak sebagai narasumber. Ia mengungkapkan, sebagai penyelenggara negara kita memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, sebagai seorang analis kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan produk kebijakan yang mengedepankan kepentingan umum atau masyarakat banyak walau kita menyadari sebuah kebijakan tidak dapat mengakomodasi seluruh kepentingan.
Ia juga menyadari masih banyaknya problematic kebijakan di negeri ini, contohnya ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia kemarin, pemerintah hanya mengeluarkan surat edaran yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan UU No 12/2011. Sehingga ketika diimplementasikan di lapangan diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh setiap kementerian dan jika terdapat pelanggaran tidak dapat diberikan tindakan tegas.
“Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab analis kebijakan untuk memberikan advise kepada para pemangku kebijakan agar ketika kebijakan tersebut diimplementasikan tidak menimbulkan bias di lapangan terlebih jika terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan terkait peran analis kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, maka sebuah kebijakan harus dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan tanpa diskriminasi dan proses yang berbelit-belit serta dapat dinikmati secara menyeluruh di setiap daerah.
Sebagai informasi bahwa Virtual Public Lecture ini merupakan kegiatan rutin yang telah 2 tahun ini diselenggarakan oleh Pusaka LAN yang bekerjasama dengan Tanoto Foundation yang merupakan forum untuk mengembangkan diri sekaligus meningkatkan kontribusi analis kebijakan bagi kinerja unit, instansi dan masyarakat secara luas.