Bontang – Kepala Puslatbang KDOD, Dr. Muhammad Aswad mengawali acara Ekspose Kajian Kebijakan Naskah Akademik Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bontang dan Pedoman Pola Karir dan Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dengan mengapresiasi respon cepat Pemerintah Kota Bontang terhadap 3 transformasi besar Pemerintah, Jumat (5/8).
Transformasi pertama, transformasi organisasi. Pemerintah Bontang sangat responsif terhadap kebijakan ini. Delayering organisasi direspon dengan kajian, apakah kelembagaan di Bontang masih aplicable atau tidak.
Kedua, tranformasi sumber daya aparatur, direspon dengan upaya penyusunan pedoman pola karir dan manajemen talenta d Bontang, karena kita tidak bisa memberikan respon positif kalau tidak punya ini. Hari ini masih banyak didapati keluhan-keluhan PNS yang mengalami penyetaraan bingung melaksnakan tugasnya, Bontang merespon dengan 2 kajian ini. Ketiga, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini perlu mendapat perhatian, meskipun ada pola karir dan kelembagaan dengan sistem yang berlaku secara nasional saat ini, tidak akan bisa baik jika tidak ditopang dengan sistem eletronik,
Manajemen talenta tidak akan berjalan baik,jika tidak ada database yang baik. Aswad yakin bahwa Pemerintah Bontang mampu melaksanakan dengan baik. Penghargaan bagi pemerintah Bontang untuk merespon cepat terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat.
Walikota Bontang, Bapak Basri Rase menyatakan bahwa beliau dan jajarannya selalu memastikan penyelenggaran pemerintahan yang transparan, bersih.dan efektif. Organisasi yang berhasil pasti ditunjang oleh SDM yang profesional. Bontang telah menetapkan target untuk tahun 2022 dalam rencana aksi , khususnya dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Bontang harus bersiap dan berupaya melepas ketergantungan terhadap industri, LNG dan Pupuk Kaltim yang ada di Bontang lambat laun perannya mulai menurun bagi penerimaan daerah. Jika dikemudian hari tidak menyiapkan gagasan ke depan.,Pemerintah Bontang akan kesulitan untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Bontang percaya bahwa pengembangan pariwisata menjadi industri yang perlu dikembangkan agar memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Koordinator Kajian dan Desentralisasi Otonomi Daerah Puslatbang KDOD, Rustan, menjelaskan bahwa perlu kebutuhan lembaga yang efektif efisien ke depan. Mengutip Agus Dwiyanto, setiap perangkat daerah harus memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Rustan juga mengingatkan untuk menghindari efek Parkinson yang membuat inefisiensi dengan kecenderungan organisasi untuk menggemukkan diri. Batasan evaluasi kelembagaan Pemkot Bontang pada 16 bidang urusan, termasuk bidang pendidikan, bidang parwisata, perindustrian. Beberapa faktor mempengaruhi, sehingga ada perbedaan perhitungan tahun 2016 dengan tahun ini, seperti luas wilayah kewenangan pemkot Bontang, jumlah pengisian variabel yang dihasilkan, dan lainnya sehingga berpengaruh pada tipologi bahkan jumlah perangkat daerah di Bontang.
Selanjutnya, Fani Heru W, menjelaskan dua kajian lainnya, yakni terkait Pola Karir dan Manajemen Talenta. Menurutnya, Kebijakan yang dibuat berdasar sistem merit dan adanya trust dari pegawai, maka kinerja akan meningkat. Dengan pedoman ini, semakin ramping perangkat daerah dibentuk akan semakin cepat geraknya karena diisi orang-orang yang capable. Ini menjadi tantangan besar bagi Kota Bontang.
Fani menekankan, sebaiknya sejak CPNS, sudah diperkenalkan Pola Karir, sehingga mereka sudah mampu memprediksi karir mereka sejak awal, persiapan dan kompetensi apa yang harus dikuasai.
Pengembangan kompetensi seperti apa ini yang perlu dibangun sistemnya.
Transisi dari jabatan administrasi ke fungsional saat ini juga menjadi PR, sehingga perlu dilakukan pengembangan kompetensi dalam pengembangan pola karir., Sehingga akan ‘sama cerah’nya ketika duduk di administrasi dan fungsional.