Jakarta – Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional tertentu merupakan salah satu langkah besar yang diambil pemerintah dalam rangka menciptakan birokrasi yang cepat dan lincah (agile). Kebijakan ini dilatarbelakangi dengan semangat untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan kinerja birokrasi yang dinilai masih berbelit-belit, hal ini diungkapkan Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Tri Widodo, SH., MA saat memberikan sambutan dalam pembukaan Pelatihan Calon Analis Kebijakan angkatan IX secara virtual, Selasa (12/7).
Ia melanjutkan, upaya pemerintah dalam mendorong Reformasi Birokrasi melalui penyetaraan birokrasi ini dinilai cukup baik namun menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul yang harus dapat direspon dengan cepat oleh Analis Kebijakan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik
“Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilakukan secara sistematik dan berkesinambungan, sehingga kebijakan penyetaraan jabatan tadi tidak menimbulkan ketersediaan birokrasi yang berdampak pada menurunya kualitas pelayanan masyarakat” ungkapnya.
Menyikapi hal itu, LAN sebagai instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas analis kebijakan melalui berbagai program yang dapat menjawab berbagai kegalauan pemangku analis kebijakan akan tugas dan tanggung jawabnya
Ia menilai, Jabatan fungsional memiliki perbedaan karakter dengan jabatan struktural, dimana jabatan fungsional dibagi berdasarkan fungsi yang tidak hanya melekat pada satu struktur saja melainkan pada struktur lainnya, oleh karena itu jangan membatasi pekerjaan dengan ego sektoral dan silo mentality agar dapat berkolaborasi dengan fungsi-fungsi lain di luar strukturnya.
Tri Widodo berharap, melalui pengembangan kompetensi para analis kebijakan secara serta merta dapat membenahi kualitas kebijakan di Indonesia dan secara simultan juga memberi dampak pada kualitas kesejahteraan masyarakat menuju negara makmur (welfare state).
Sementara itu, dalam laporannya Kepala Pusat engembangan kompetnsi Teknis Sosial dan Kultural ASN, Dra. Isti Heriani, MBA, mengatakan, Pelatihan CAK angkatan IX ini dilaksanakan mulai dari 12 Juli sampai dengan 4 Agustus 2022 yang didukung dengan portal e-learning “tsk.asnunggul.lan.go.id” sebagai fasilitas berbagi informasi, bahan pembelajaran dan evaluasi penyelenggaraan. Adapun jumlah peserta yang mengikuti pelatihan CAK ini berjumlah 30 orang yang berasal dari Kementerian/Lembaga sebanyak 24 orang dan 6 orang Pemerintah Provinsi/Kota/ Kabupaten.