Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkesempatan menjadi tuan rumah kegiatan 2ND Forum of Southeast Asian Officials On Public Services Performance yang diselenggarakan secara blended oleh OECD Korea Policy Centre di ruang Jasmine, Ayana Midplaza Hotel, Kamis (19/7). Dalam kesempatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA menyampaikan, pelayanan publik merupakan urat nadi masyarakat, melalui acara ini seluruh negara-negara anggota OECD maupun non-anggota OECD bersepakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, efektif, efisien serta selaras dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Lebih jauh, Muhammad Taufiq menjelaskan, negara harus memastikan bahwa setiap orang memiliki akses pelayanan publik mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur publik serta seluruh layanan yang dapat menjangkau aspek kehidupan manusia. Selain akses yang dapat dinikmati masyarakat secara luas, pelayanan publik juga memiliki fungsi membina kohesi sosial dan mampu menjembatani kelompok sosial ekonomi serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.
“Untuk memastikan seluruh tujuan pelayan publik yang diselenggarakan pemerintah telah tercapai, maka diperlukan mekanisme pengukuran kinerja yang jelas dan terukur dengan didasarkan pada fakta dan data yang relevan, pengukuran kinerja layanan memiliki peranan penting dalam membangun layanan yang berpusat pada manusia yang dapat menangkap konteks sosial budaya, pendidikan, serta tingkat ekonomi yang beragam, hal ini penting dilakukan untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan”, jelasnya. “Kinerja pelayanan publik ini memerlukan dedikasi, komitmen dan profesionalisme aparatur sipil negara untuk bekerja tanpa lelah memberikan layanan terbaik bagi publik. Komitmen mereka terhadap pelayanan publik merupakan bukti dedikasi terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat”, tambahnya.
Muhammad Taufiq juga menyampaikan pentingnya inovasi sebagai pendorong peningkatan kinerja pelayanan publik, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI), penyedia pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas terhadap pelayanan yang diberikan. Plt. Kepala LAN mencontohkan implikasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik di bidang kesehatan, seperti telemedicine, yang memungkinkan pasien mendapatkan konsultasi layanan kesehatan dari jarak jauh, hal ini memungkinkan pelayanan kesehatan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.
“Inovasi lainnya di bidang pendidikan misalnya, penggunaan platform pembelajaran digital telah mengubah paradigma pendidikan yang konvensional berubah menjadi digital yang mudah diakses dan menarik bagi siswa, hal ini mampu membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan materi pembelajaran dan meningkatkan prestasi pembelajaran”, tambahnya.
“Di Indonesia sendiri, ujarnya, pemanfaatan teknologi digital dinilai belum tersebar secara merata, sehingga pemerintah perlu mendorong inovasi berbasis sosial dengan memanfaatkan kearifan lokal dan konteks budaya masing-masing. Intinya kinerja pelayanan publik perlu memerlukan adanya inovasi dan dedikasi penyelenggara pelayanan, melalui kedua hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat pengguna layanan,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu juga, Directur, OECD Korea Policy Centre, Hanna lee menyampaikan, tujuan utama kegiatan ini adalah mengeksplor isu-isu kebijakan dan strategi efektif melalui berbagai praktik terbaik terkait pelayanan publik yang inklusif di beberapa negara khususnya kawasan asia-pasifik. Kegiatan ini juga dapat memberikan wawasan untuk menyempurnakan pelayanan publik dan memastikan pelayanan publik dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB, Abdul Hakim, S.Sos., M.Si, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Pengembangan Kompetensi ASN, Dr.Tr. Erna Irawati, M.Pol.Adm dan beberapa delegasi dari berbagai negara anggota OECD dan Non-anggota OECD (humas)