SAMARINDA – Untuk membekali kemampuan teknis seluruh pegawai dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan PP 30/2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS dan PerMENPAN RB 08/2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, Puslatbang KDOD menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan SKP di Auditorium Puslatbang KDOD, Selasa, (30/11) . Pelatihan ini menghadirkan Narasumber dari Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, yaitu Kepala Kanreg VII BKN Banjarmasin A. Darmudji, dan Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Bagus Adi Noegroho.
Darmudji menjelaskan dalam paparannya bahwa proses sistematis dalam sistem manajemen kinerja PNS ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja, Penilaian Kinerja, Tindak Lanjut, dan Sistem Informasi Kinerja. “SKP merupakan sasaran kinerja individu yang berbasis hasil dan kemanfaatannya. Jadi, penyusunan SKP harus disusun secara berjenjang berdasarkan penyelarasan dan memiliki Indikator Kinerja Individu (IKI) serta target yang SMART. Apa sih SMART? Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound” papar Darmudji.
Pada sesi selanjutnya, Bagus mencoba untuk langsung masuk dalam teknis penyusunan SKP dengan menggunakan format yang telah ditentukan. Menurut Bagus, manajemen kinerja ini merupakan hal yang sangat penting mengingat hal tersebut berhubungan erat dengan pengembangan karier PNS, manajemen talenta, tunjangan kinerja, penghargaan, dan juga sanksi.
Kepala Puslatbang KDOD Mariman Darto dalam sambutannya mengatakan bahwa ia sangat menyambut baik terlaksananya kegiatan Bimtek SKP ini. Ia juga menghimbau kepada seluruh pegawai agar berkomitmen untuk mengikuti kegiatan ini sedari awal hingga akhir. “Dengan adanya Sistem Manajemen Kinerja PNS yang lebih komprehensif ini, kami harapkan kinerja para pegawai yang tercermin dari pencapaian IKI-nya dapat kita ukur kontribusinya dalam pencapaian kinerja organisasi, dalam hal ini Puslatbang KDOD” tukas Mariman. (ler/ler)