Jakarta – Komunikasi menjadi hal yang terpenting bagi kehidupan bersama, tidak terkecuali komunikasi kebijakan. Masih banyak praktik-praktik kebijakan yang mengesampingkan aspek komunikasi publik, sehingga menimbulkan berbagai kesalahpahaman dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bersama dari para perumus dan pemangku kebijakan agar memasukkan strategi komunikasi yang baik sebagai salah satu instrumen untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara, Dra. Elly Fatimah, M.Si saat membuka Virtual Public Lecture Analis Kebijakan Seri Ke-12, Kamis (9/9).
“Komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi penting untuk implementasi kebijakan. Sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif. Membangun kepercayaan publik merupakan salah satu agenda penting saat ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Elly Fatimah juga menyampaikan bahwa di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi, tantangan komunikasi kebijakan menjadi semakin kompleks. Melalui forum ini, diharapkan para analis kebijakan akan mampu mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai strategi yang perlu dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.
“Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang harus dihadapi, melalui kegiatan ini saya berharap para analis kebijakan dapat belajar strategi yang perlu dilakukan agar penerapan kebijakan menjadi semakin efektif. Kita dapat memetik pelajaran dari kesalahan dan kekurangan di masa lalu dan juga bagaimana best practice-nya,” tambahnya.
Sebagai pengantar, moderator pada VPL Seri-12 kali ini Yogi Suwarno, M.A., Ph.D juga menyoroti perihal kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi hendaknya dijadikan peluang untuk mengedukasi publik dan meningkatkan literasi kebijakan. Potensi literasi digital masyarakat Indonesia yang berada di atas rata-rata dunia perlu dimaksimalkan sehingga diharapkan mampu meningkatkan digital policy literacy.
“Komunikasi merupakan interaksi dari para pelaku atau aktor kebijakan. Bagaimana ini diharapkan bisa menjadi edukasi kepada publik untuk meningkatkan literasi kebijakan. Jung (2008) mengemukakan bahwa ‘the greater policy literacy of public is, the greater of public support and acceptance of the policy.’ Apalagi saat ini merupakan era digital policy literacy, maka ini perlu dimaksimalkan, di sini literasi publik terbangun,” ujarnya.
Senada dengan itu, Burhanuddin Muhtadi, Ph.D selaku narasumber pada kesempatan kali ini pun berulang kali menekankan bahwa sebaik apapun kebijakan jika tidak diikuti oleh komunikasi yang baik pasti akan membawa masalah. Kebehasilan kebijakan bukan semata-mata dilihat dari sisi teknokrasi tetapi juga dari aspek komunikasinya.
“Banyak pemangku kebijakan yang lebih fokus pada substansi kebijakan mulai dari perumusan dan pembuatan kebijakan namun melupakan aspek komunikasinya. Mulai dari perumusan hingga implementasi, komunikasi yang baik memegang peran yang sangat krusial,” tegasnya.
Menurut Burhanuddin, setidaknya ada 5 hal yang menggambarkan kondisi hubungan komunikasi pemerintah dan masyarakat pada saat ini, yaitu: publik yang terfragmentasi, pemerintah masih mengandalkan komunikasi satu arah, kurang memanfaatkan komunikasi digital, kurang mampu meningkatkan partisipasi publik, dan kurangnya koordinasi antar kementerian.
“Pola pikir para pemangku kebijakan masih banyak yang belum menempatkan komunikasi sebagai instrumen penting dan menjadi bagian dari desain dalam implementasi kebijakan. Padahal kondisi masyarakat Indonesia saat ini sedemikian kompleks dan beragam. Oleh karena itu, komunikasi hendaknya dilakukan bukan semata-mata setelah kebijakan itu telah dibuat, tetapi perlu dipublikasikan bahkan ketika dalam tahap usulan dan perencanaan,” jelasnya.
Sebagai penutup, Burhanuddin kembali menegaskan bahwa penting bagi pemerintah untuk senantiasa berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membuka komunikasi yang baik serta menyusun strategi komunikasi yang komprehensif agar proses demokrasi dapat senantiasa berjalan dengan baik pula.
“Pemerintah harus sadar, komunikasi bukan masalah yang sepele. Oleh karena itu, perlu dipegang oleh orang-orang yang kredibel karena tantangannya semakin berat. Implementasikan rencana komunikasi yang komprehensif, jelas key message-nya, siapkan kontra-narasinya, jangan pernah bergerak sendiri, libatkan stakeholder dan lakukan pendekatan intensif. Kalou trust masyarakat tinggi, mungkin lebih dari separuhnya kebijaan pemerintah akan dapat berjalan dengan baik. Kalau trust-nya rendah, kebijakan baik pun akan dipersoalkan,” tutupnya.
Virtual Public Lecture Seri Ke-12 yang mengangkat tema ‘Komunikasi Kebijakan Publik dan Strategi Komunikasi dalam Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan’ ini terselenggara atas hasil kerjasama antara Lembaga Administrasi Negara dengan Tanoto Foundation. Pada kesempatan kali ini, VPL Seri Ke-12 diikuti oleh 1593 peserta yang hadir secara daring melalui ruang virtual zoom meeting maupun mengikuti secara langsung di kanal Youtube Lembaga Administrasi Negara. (humas)