Jakarta – Upaya pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan responsif belum sepenuhnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, korupsi di kalangan birokrasi, sulitnya mengakses pelayanan publik masih menjadi sebuah stereotype negatif di tengah masyarakat. Hal tersebut juga dibuktikan dengan masih rendahnya indeks kualitas pelayanan publik di tataran global. Menyikapi hal tesebut maka diperlukan agenda pembangunan revolusi mental sebagai upaya membangun karakter manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Basseng, M.Ed pada Pembukaan Pelatihan Revolusi Mental untuk Penguatan Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif yang diselenggarakan secara daring, Selasa (7/9).
Basseng juga menjelaskan, upaya implementasi Revolusi Mental di era post-modern saat ini, menuntut pemerintah untuk dapat menerapkan smart government melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penerapan open government dimana output dari kinerja ASN dapat diketahui public serta berdampak secara langsung oleh masyarakat luas.
“Perkembangan teknologi informasi perlu diimbangi juga dengan kompetensi digital ASN yang mumpuni, hal tersebut dimaksudkan untuk dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah dan nol rupiah harus dipenuhi secara maksimal, oleh karena itu diperlukan juga pemanfaatan teknologi terkini melalui program digital melayani.” tambahnya.
Ia memaparkan, program revolusi mental ini di launching pada tahun 2015 dan secara massif dilakukan pada tahun 2016 dengan keluarnya Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Dimana dijelaskan bahwa GNRM merupakan gerakan merubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja bangsa indonesia dengan mengacu nilai nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong.
“GNRM merupakan program yang inline dengan program Reformasi Birokrasi (RB) yang sudah bergulir sejak tahun 2010 lalu, maka GNRM upaya pemerintah menguatkan RB, namun dampaknya tidak hanya dalam tataran birokrasi namun lebih luas lagi terhadap warga negara Indonesia keseluruhan,” ungkapnya.
Tujuan revolusi mental juga dapat disemaikan dalam seluruh materi pelatihan sehingga terinternalisasi sebagai nilai personal secara mendalam kepada seluruh peserta pelatihan, melalui metode pembelajaran yang tepat, diharapkan mentalitas ideal yang selama ini didambakan dapat diwujudkan, dan output-nya dapat dirasakan masyarakat sebagai pelayanan publik yang berkelas dunia.
“Melalui Jargon “Bangga melayani bangsa” serta core value Berakhlak (Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif) diharapkan mampu mendongkrak semangat ASN sebagai penyelenggara pemerintahan untuk saling berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan public yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang,” harapnya
Pada kesempatan yang sama Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis Sosio Kultural ASN, Dr. Caca Syahroni, SIP., M.Si melaporkan bahwa tujuan Pelatihan Revmen angkatan IV untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam melakukan perubahan cara pandang, cara pikir, dan budaya kerja yang cepat agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, bersih, melayani dan responsif.
Pelatihan Revmen ini diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari 16 peserta berasal dari Kementerian/Lembaga dan 9 peserta berasal dari pemerintah daerah/propinsi. Dan di masa pandemi Covid-19 ini seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring melalui fasilitas Learning Management System ASN-Unggul.LAN.go.id.