Jakarta – Kemampuan pemerintah Belanda sebagai salah satu negara maju yang dinilai memiliki progres yang baik dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, melalui diskusi ini diharapkan nantinya akan dapat memberikan banyak masukan bagi para peserta PKN Tingkat I yang sedang merumuskan rekomendasi kebijakan terkait penangangan dampak pandemi. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN, Dr. Basseng, M.Ed saat mendampingi peserta PKN Tingkat I Angkatan 49 melakukan Focus Grup Discussion (FGD) dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia secara daring pada Rabu (5/5).
“Dipilihnya Belanda sebagai lokus karena Belanda dinilai sebagai salah satu negara maju yang mampu melakukan mitigasi yang baik akan dampak pandemi Covid-19. Diharapkan melalui benchmarking tersebut peserta PKN I memperoleh best practice yang dapat menjadi masukan terhadap penyusunan rekomendasi kebijakan khususnya penanganan pandemi di bidang kesehatan,” jelasnya.
Basseng juga mengapresiasi kelompok yang melakukan benchmark dengan Pemerintah Belanda ini sebagai upaya untuk mengkonfirmasi data-data yang biasanya telah diperoleh melalui Duta Besar Indonesia di negara tujuan.
“Salut kepada kelompok 3, ini suatu model yang baru. Sebelumnya kita berharap penuh pada Duta Besar kita di sana. Namun, kelompok ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Dubes kita di sana. Sehingga nanti datanya dapat lebih objektif,” tambahnya.
Selain itu, Basseng juga berharap kerjasama dan diskusi serupa dapat terus berlanjut dengan Kedutaan Besar Belanda di Indonesia untuk saling berbagi pengetahuan dengan angkatan-angkatan PKN selanjutnya.
Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijns memaparkan bahwa terkait penanganan pandemi Covid-19, saat ini pemerintah Belanda mentargetkan seluruh warganya dapat menerima vaksin Covid-19 pada akhir bulan Juni tahun ini atau selambat lambatnya pada awal Bulan Juli Tahun 2021.
“Dibandingkan dengan negara lain, Belanda terhitung terlambat dalam memulai program vaksinasi. Namun, hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Belanda, karena otoritas birokrasi Kesehatan di Belanda memfokuskan diri untuk menyusun strategi secara detail sebelum melaksanakan program vaksinasi. Hal tersebut ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan negara Inggris dengan berbagai resiko yang diambilnya,” jelasnya.
Menurut Lambert, faktor supply vaksin di Eropa juga menjadi pertimbangan kenapa pemerintah Belanda baru mulai melaksanakan vaksin pada kurang lebih Bulan Januari 2021. Namun demikian, meski terlambat Pemerintah Belanda dinilai cukup efisien dan efektif dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19. Meskipun Belanda tidak memiliki fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas yang ada di Indonesia, namun vaksinasi di Belanda tetap dapat berjalan dengan baik. Dokter umum sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan aktor yang sangat berperan penting dalam program ini.
Dalam kesempatan yang sama, Lambert menyampaikan bahwa momen ini dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi berkelanjutan dan lebih menciptakan inklusi sosial. Pemerintah negara Belanda menyadari bahwa investasi pada teknologi ramah lingkungan, energi baru dan terbarukan, membuat ekonomi Belanda lebih kompetitif. Sejumlah kebijakan yang mendukung ekonomi besar diluncurkan, seperti pemberian insentif bagi perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi.
“Di sisi ekonomi, pandemi Covid-19 meskipun cukup memberikan pukulan, namun kesehatan keuangan negara kami cukup baik sehingga masih dapat diatasi. Belanda memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Tahun 2020 Belanda mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 3,8%, yang mana tidak terlalu dalam jika dibanding negara lain. Peningkatan angka pengangguran juga dinilai tidak terlalu signifikan. Kami optimis pada tahun ini ekonomi Belanda akan tumbuh positif,” tutupnya. (humas)