Jakarta – Keterbatasan kapasitas birokrasi publik dalam merespons kompleksitas permasalahan yang ada di tengah masyarakat dewasa ini sering kali disebabkan oleh kurangnya keakuratan data dan informasi yang diperoleh ketika proses perumusan kebijakan, sehingga seringkali sebuah kebijakan menjadi tidak efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA dalam kegiatan Virtual Public Lecture Seri II yang digelar secara virtual, Kamis (15/4).
“Sebuah kebijakan publik harus berbasis data yang akurat, hal ini sebagai upaya mendukung seorang analis kebijakan untuk memetakan masalah secara konkret dan nyata yang kemudian dapat kembangkan menjadi sebuah rekomendasi yang inovatif dan penuh dengan terobosan. Maka seorang analis kebijakan seharusnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang inovatif, out of the box, dan mampu menjadi jalan keluar bagi permasalahan sosial di tengah masyarakat” ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga, ia mengatakan analisis kebijakan publik memiliki seperangkat metodologi yang harus dipelajari dan dipraktekan mulai dari perencanaan sampai dengan implementasinya, oleh karena itu seorang analis kebijakan perlu memahami metodologi penelitian
“Metodologi penelitian dalam proses perumusan kebijakan bertujuan agar kebijakan tersebut berbasis pada data (evidence based policy) yang telah diolah dengan baik, sehingga tepat sasaran” tambahnya
Sejalan dengan hal tersebut, Dekan Fisip Universitas Gadjah Mada, Prof. Erwan Agus Purwanto menjelaskan pentingnya seorang analis kebijakan mengembangkan kemampuan mengolah data riset dan metodologi, menguasai statistika dasar, visualisasi data, comparative case, serta kemampuan diplomasi dan komunikasi yang baik.
Lebih lanjut ia menjelaskan, analis kebijakan juga perlu memiliki kepekaan menangkap permasalahan yang belum pernah terungkap dan disentuh oleh kebijakan, maka seorang analis kebijakan juga memiliki pengetahuan terkait anthropology of policy yang akan memberikan keahlian untuk lebih sensitif menangkap permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kedepannya profesi Analis kebijakan ini memiliki peran penting dalam memenangkan persaingan global, oleh karena itu setiap analis kebijakan perlu terus mengembangkan kompetensinya yang tujuannya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.” tutupnya.
Virtual Public Lecture Series II juga disiarkan langsung melalui youtube Lembaga Administrasi Negara RI. Hadir juga sebagai narasumber, Dosen Universitas Gajah Mada, Dr. Bevaola Kumalasari dan Dosen Universitas Indonesia, M. Imam Alfie Syarien, S.Sos, MPA yang bertindak sebagai moderator.