Menu Close

Mencetak Kader Pemimpin Perubahan melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Jakarta – Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya para pemimpin perubahan harus dapat diimplementasikan dalam mewujudkan birokrasi yang lebih lincah (Agile Bureaucracy). Terlebih saat ini kita dihadapkan pada kondisi krisis pandemi Covid-19, maka pemimpin perubahan harus keluar memberikan terobosan dan cara kerja baru agar pemerintah dapat terus bekerja melayani masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam upacara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II angkatan I tahun 2021 yang digelar secara secara virtual, Kamis (18/2).

“Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dapat berpikir kreatif dan inovatif serta keluar dari cara-cara kerja yang lama untuk mencari terobosan baru yang lebih efektif di masa new normal saat ini, agar proses pelayanan masyarakat tidak terganggu” ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut Adi Suryanto mengatakan, LAN turut melakukan perubahan serta improvement dalam melakukan proses pengembangan aparatur sipil negara di tengah pandemi saat ini, hal ini dilakukan agar proses pengembangan kompetensi ASN tidak terganggu.

“Sebelum pandemi melanda tanah air, LAN telah jauh-jauh hari memberikan konsep pembelajaran baru secara virtual/ e-learning (Virtual Learning) namun saat itu, respon lembaga pelatihan masih belum seragam, tetapi di masa pandemi ini kita dipaksa untuk bekerja dari rumah atau work from home (WfH) yang akhirnya lembaga pelatihan juga mulai bergerak secara cepat dan massif untuk menyesuaikan konsep pembelajaran baru tadi” paparnya.

Kepala LAN melanjutkan, lembaga pelatihan secara gerak cepat dapat menyesuaikan situasi saat ini, pengalaman ini merupakan cermin bahwa kita mampu melakukan inovasi di tengah permasalahan yang ada. Hal ini berlaku juga bagi kalangan ASN, Adi Suryanto meyakini bahwa setiap ASN mampu melakukan inovasi asalkan diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. PKN inilah salah satu kesempatan untuk melakukan inovasi dan terobosan baru dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Diakui bahwa Reformasi Birokrasi sudah bergulir cukup lama, banyak kebijakan, anggaran serta segala sumber daya dikeluarkan untuk membawa birokrasi ini lebih baik lagi, namun outcome-nya masih belum terlalu signifikan.

“Maka dari itu, jelasnya perlu ada strategi mendasar terhadap proses reformasi birokrasi di negeri ini, tidak boleh  menyeragamkan perubahan ke semua instansi pemerintah yang ternyata memiliki permasalahan birokrasi yang berbeda-beda, maka kita perlunya merubah parameter reformasi birokrasi yang berbasis outcome yang tidak hanya didasarkan pada syarat-syarat dokumentatif semata,” tegas Adi Suryanto.

Cara kedua membangun birokrasi tingkat dunia adalah mempersiapkan kader pemimpin-pemimpin birokrasi yang memang mampu melakukan perubahan, maka melalui PKN II ini kita mendidik peserta untuk dapat berpikir strategis, inovatif dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membawa instansinya menjadi lebih baik.

“PKN ini sebagai sebuah pembelajaran maka manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk menggali ilmu, pengalaman, dan melatih kepemimpinan (exercise leadership) dari berbagai sumber tidak hanya dari widyaiswara namun juga peserta lainnya, saya yakin jika peserta mampu menyelesaikan tahapan-tahapan pembelajaran dalam PKN II, ia akan mampu menjadi pemimpin-pemimpin perubahan yang akan membawa birokrasi Indonesia sejajar dengan negara lain,” harapnya.

Dalam laporannya, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN, Dr. Basseng, M.Ed memaparkan PKN Tingkat II angkatan I tahun 2021 diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari instansi pusat dan daerah yang terdiri dari 10 orang berasal dari Kementerian, 19 orang berasal dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan, 31 orang berasal dari Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan dari PKN Tingkat II ini merupakan upaya mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis pada jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan berperan dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing.

Skip to content