Jakarta – Lima belas tahun bergulirnya Reformasi Birokrasi (RB) di Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan dan problematika yang cukup kompleks, seperti pelaksanaan RB hanya terjebak pada pemenuhan administrasi semata. Permasalahan lainnya adalah pemahaman akan RB masih terbatas pada kelompok dan jabatan tertentu sehingga tidak ada keterlibatan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjalankan RB baik tingkat instansi maupun nasional. Oleh karenanya, memasuki tahap kedua Road Map RB ini harus dimulai dengan penguatan peran kepemimpinan yang mampu menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas dan bebas dari perilaku koruptif. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan Virtual Public Lecture yang diselenggarakan secara hybrid di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jalan Veteran No 10, Selasa (26/11).
“Selain itu juga dari hasil evaluasi penilaian RB Nasional menghadapi sebuah paradoks dimana sebuah instansi yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan justru ditemukan kasus korupsi. Fenomena ini menjadi menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah berbagai macam kebocoran, mulai dari kebocoran APBN yang merugikan negara hingga mencapai 30 persen pertahun, ilegal mining, serta perilaku korupsi para birokrat. Oleh karenanya dibutuhkan upaya dan kerja bersama untuk menyusun roadmap RB yang diharapkan dapat mengubah pola pikir (mindset) birokrat melalui cara kerja baru sehingga mampu mencegah perilaku-perilaku koruptif’, ungkapnya.
Dalam kegiatan ini LAN bekerjasama dengan Tanoto Foundation menerbitkan 3 (tiga) policy paper dengan tema (1) Problematika Implementasi RB di Indonesia (2) Evaluasi Indikator Penilaian RB, dan (3) RB Desa. Ketiga policy paper ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan Roadmap RB tahap II.
Dalam VPL ASN Talent Academy Explore Seri 9 yang mengangkat tema : “Reformasi Birokrasi untuk Indonesia Emas : Retrospek dan Prospek”. Muhammad Taufiq juga menyoroti langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia untuk terlepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), Pemerintah tengah mendorong sumber-sumber ekonomi baru yang lebih produktif.
Sementara itu, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo, MA dalam kesempatan tersebut menyampaikan, beberapa tantangan dalam kemajuan birokrasi diantaranya ransformasi digital, adaptasi terhadap dinamika global dan nasional, peningkatan profesionalisme dan budaya kerja ASN, adanya perubahan dan pengembangan budaya kerja berbasis kinerja menjadi elemen penting. Menghadapi tantangan tersebut maka dibutuhkan adanya pengembangan kapasitas ASN, pemahaman posisi dan penyesuaian pada bidang ekonomi hingga sosial politik, Sistem merit memastikan bahwa proses rekrutmen, promosi, dan evaluasi ASN didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan pada hubungan pribadi atau pengaruh politik, mewujudkan reformasi birokrasi tematik yang terus digulirkan. Kolaborasi baik pemerintah, sektor swasta, akademisi media dan masyarakat i sangat diperlukan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi yang lebih baik.
Tri Widodo menyadari RB merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan. Namun, melalui kerja keras, kolaborasi, dan berkomitmen untuk perubahan yang lebih baik, kita akan mampu mewujudkan birokrasi yang semakin modern, responsif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.” tutupnya.
Senada dengan hal tersebut, Head of Policy and Advocacy Tanoto Foundation, Eddy Henry menyampaikan apresiasi kepada LAN yang telah berkolaborasi dengan Tanoto Foundation untuk menerbitkan 3 policy paper yang diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Dialog ini menjadi momen yang tepat dalam mengeksplorasi bagaimana mengukur keberhasilan reformasi birokrasi untuk memastikan dampaknya dirasakan oleh masyarakat di semua tingkat, termasuk di desa-desa yang menjadi dasar dari pembangunan nasional mengingat desa adalah ujung tombak pelayanan publik, dan kinerja desa yang optimal akan menjadi sokongan bagi pemerintahan pusat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.” ungkapnya.
Ketiga policy paper dipaparkan oleh Analis Kebijakan Ahli muda, Rico Hermawan, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Rezha Mehdi Bazargan, dan Analis Kebijakan Ahli Muda, Isni Kartika Larasati. Sebagai bahan masukan, dialog ini juga menghadirkan narasumber Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara, Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDT, Dewi Yuliani, dan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo. dan dimoderatori oleh Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Abdul Kohar. (humaslan)