Jakarta – Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan angka prevalensi stunting yang cukup tinggi. Berdasarkan data tingkat prevalensi stunting di tanah air saat ini masih berada pada besaran 21,6 persen yang artinya dari 5 orang anak terdapat 1 anak mengalami stunting, angka ini masih jauh dengan target Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yakni di angka 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Permasalahan stunting ini menjadi salah satu tantangan dalam program reformasi birokrasi tematik yang tengah dicanangkan oleh pemerintah, oleh karenanya Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggagas Laboratorium Kebijakan RB berdampak yang berfokus pada optimalisasi digitalisasi administrasi pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala LAN, Dr Muhammad Taufiq, DEA pada Dialog Strategis Percepatan Penanganan Stunting Melalui Optimalisasi Digital Administrasi Pemerintah di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jalan Veteran No 10, Jumat (2/8).
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Taufiq menyadari permasalahan mendasar dalam optimalisasi digital di lingkungan pemerintah adalah mindset para Aparatur Sipil Negara yang masih konvensional dan belum beralih kepada digital mindset. Ia menyadari Digital mindset menjadi syarat mutlak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan transformasi birokrasi dan Manajemen ASN, di mana pekerjaan birokrasi saat ini juga sudah beralih ke digital based dan struktur organisasi juga sudah mulai bertransformasi dari bentuk hierarki menjadi koordinasi dan kolaborasi.
“Selain kurangnya digital mindset, permasalahan lainnya adalah dari sisi kebijakan yang belum terintegrasi antar satu kementerian dengan kementerian lain sehingga banyak kebijakan yang saling tumpang tindih dalam menyelesaikan satu permasalahan yang sama. Oleh karena itu, LAN menginisiasi gagasan laboratorium kebijakan RB tematik yang merupakan kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan birokrasi berdampak yang mendasarkan pada 4 prioritas yaitu pengentasan kemiskinan, digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi serta program prioritas presiden termasuk penurunan angka stunting.” ungkapnya.
Laboratorium Kebijakan ini diinisiasi model metode BIJAK dalam laboratorium kebijakan yang merupakan akronim dari, Bangun komitmen dalam melakukan kebijakan, Identifikasi terhadap permasalahan melalui internal asesmen, Jajap Target yang harus dicapai dalam jangka pendek, menengah dan panjang terkait dengan kebijakan yang diinisiasi tersebut, Aktualisasi kebijakan, dan terakhir adalah keberlangsungan inisiatif kebijakan sehingga sebuah kebijakan dapat berumur panjang dan berdampak bagi masyarakat.
“Maka melalui laboratorium kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada knowledge based dan evidence based serta yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut Walikota Cilegon, H. Helldy Agustian, SE., SH., MH menyampaikan pengalaman dalam berpartisipasi dalam Laboratorium Reformasi Birokrasi di Kota Cilegon. Hal ini didasarkan pada data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dimana sejak tahun 2021 hingga mencapai 2024 ini, Cilegon telah berhasil menurunkan prevalensi stunting yang semula 2041 kasus menjadi 876 kasus.
“Capaian tersebut tidak terlepas dari peran LAN dalam memfasilitasi kota Cilegon dalam kegiatan laboratorium RB dengan mengusung konsep BIJAK tersebut kami juga mendapatkan FGD dan aktualisasi dari Dinas Kesehatan kota Tangerang.” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Asisten Administrasi Umum, Kabupaten Tasikmalaya, Asep Gunadi, S.Sos yang menyampaikan gambaran masalah gizi balita di kabupaten Tasikmalaya, trennya menurun baik balita underweight, wasting maupun stunting.
“Memang disadari bahwasanya berdasarkan data prevalensi stunting di kabupaten Tasikmalaya masih mencapai 20,7 persen sedangkan target pemerintah adalah 16 persen. Namun melalui laboratorium RB yang digagas oleh LAN, kami terus mendorong setiap SKPD untuk melakukan berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting dengan target 16 persen di tahun 2025 mendatang.” ungkapnya.
Hadir pula kegiatan tersebut, Deputi Perumusan dan koordinasi kebijakan penerapan Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB, Drs. Agus Uji Hantara,SE, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. TB. Hairul Dwi Sapta, SH. MAP, Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dwi Puspasari, SKM., MSC
Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan Piagam Penghargaan atas Komitmen Berkolaborasi dalam rangka Strategi Percepatan Penanganan Stunting melalui Optimalisasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan kepada Pemerintah Kota Cilegon dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. (humas)