Yogyakarta – Pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada beragam tantangan, baik itu tantangan domestik maupun luar negeri. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan hal tersebut, Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LV Tahun 2024 melakukan kunjungan studi patok banding ke Pemerintah Kabupaten Bantul dan forum diskusi bersama akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bagian dari pembelajaran dan mendukung upaya pembangunan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan sesuai dengan tema pelatihan “Pengelolaan Transformasi Tata Kelola Kebijakan Investasi yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”.
Pengalaman Kabupaten Bantul dalam mendorong iklim investasi di wilayahnya diharapkan menjadi bahan pengayaan bagi peserta PKN Tingkat I dalam menyusun policy brief sesuai dengan tema pelatihan. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara, Dr. Basseng, M.Ed pada saat kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Bantul, Selasa (2/7).
“Kami berharap best practice ini dapat menjadi masukan bagi penyusunan policy brief dan mendukung Pembangunan berkelanjutan, khususnya iklim investasi yang pro hijau.” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul mendorong kolaborasi pentahelix untuk meningkatkan investasi di wilayahnya. Sejauh ini sektor utama pendukung ekonomi di Kabupaten Bantul adalah industri ekonomi kreatif. Kolaborasi pentahelix ini penting karena melibatkan banyak pihak, antara lain swasta, kelompok masyarakat, pelaku usaha, akademisi, maupun komunitas. Jadi pemerintah tidak berjalan sendirian.
Selain kolaborasi, Halim memaparkan, pihaknya juga melakukan program deregulasi dan debirokratisasi untuk memudahkan para investor yang ingin berinvestasi di wilayahnya. “Kita mulai dengan melakukan review terhadap kemudahan ijin berusaha, membangun kemitraan dan memberikan insentif. Kebijakan ini ternyata memberi dampak yang positif. Pada Triwulan I Tahun 2024, target investasi telah tercapai sebesar 91,60 persen dari target,” jelasnya.
Setelah melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Bantul, peserta PKN Tingkat I melanjutkan kegiatan dengan menggelar diskusi panel di UGM. Sejumlah narasumber dari UGM hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain : Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Anggito Abimanyu, Pengajar Hubungan Internasional UGM, Maharani Hapsari, Guru Besar Anthropologi UGM, Setiadi, dan Pengajar Teknik Elektro dan Teknik Informasi UGM, Tumiran, di Ruang Amphi Teater Lantai III, Kampus Fisipol UGM.
Dalam diskusi Anggito menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak mudah, khususnya dalam konteks Geopolitik dan Geoekonomi. Hampir semua negara mengalami dampak dan ancaman yang sama. “Kita tidak bisa lepas dari konstelasi politik dan ekonomi global. Ketegangan geopolitik dan potensi perang terbuka saat ini sangat nyata. Belum lagi ancaman krisis energi dan pangan,” kata dia. Anggito mengatakan, ancaman lain yang juga muncul adalah dampak negatif artificial inteligen dan serangan siber.
“Serangan siber ini sudah kita rasakan dengan diserangnya Pusat Data Nasional yang mengakibatkan lumpuhnya beberapa layanan publik,” jelasnya.
Pengajar Hubungan Internasional UGM, Maharani Hapsari mengatakan, posisi Indonesia yang strategis sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar tidak bisa dilepaskan dari pergulatan geoekonomi internasional.
Dia mengatakan, seluruh negara saat ini menjadi bagian dari regulasi internasional. Ada banyak sekali regulasi yang kemudian menekan tumbuhnya iklim investasi. Indonesia pun turut masuk dalam dampak regulasi investasi internasional.
“Ada banyak sekali prasyarat yang kemudian harus dipenuhi. Misalnya berbagai bentuk proteksionisme, kebijakan fasilitasi investasi yang menuntut berbagai prasyarat, serta meningkatnya ancaman keamanan terhadap investasi yang berdampak pada masuknya investasi di Indonesia,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, Anggito mengingatkan perlunya penyusunan road map yang jelas untuk mendorong investasi yang berkelanjutan. Diantaranya dengan memberikan insentif investasi yang berkelanjutan.
“Road map ini penting karena akan mensinergikan seluruh institusi mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan demikian, iklim investasi yang berbasis lingkungan dapat terlaksana dengan baik. Di balik itu semua, perlu ada kepemimpinan yang kuat yang akan mengorkestrasi semuanya. Dan itu ada pada Presiden,” tutup Anggito.