Jakarta – Pengembangan laboratorium kebijakan menjadi bagian dari inisiasi untuk membangun kolaborasi didalam kegiatan kajian ataupun analisis kebijakan. Diharapkan kegiatan tersebut dapat membantu bagi para pengambil kebijakan dalam proses melakukan rumusan kebijakan dalam evaluasi kebijakan ataupun melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto S.Sos, M.Si saat melakukan kunjungan audiensi ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Ruang Rapat Utama, Kantor BPIP, Kamis (20/6).
Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara (PK2AN) sendiri memiliki peran strategis dalam pengembangan dan implementasi kebijakan administrasi negara. Melalui penelitian, analisis, dan pengembangan kebijakan yang berbasis bukti, PK2AN diharapkan dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, PK2AN dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan administrasi negara.
Lebih jauh, Widhi Novianto menjelaskan maksud dari audiensi ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman yang telah ditanda tangani antara LAN dengan BPIP, karena proses pembuatan kebijakan selama ini hanya diwarnai atas asas pengetahuan saja sedangkan atas dasar nilai Pancasila ataupun filosofi Pancasila belum mewarnai dari beberapa peraturan perundang – undangan oleh sebab itu implikasinya banyak peraturan perundang-undangan yang harus dibatalkan sehingga dengan adanya audiensi ini dapat membangun kerjasama untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan juga kebijakan yang berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila.
Audiensi LAN diterima oleh Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP, Toto Purbianto S. Kom, M.Ti, dalam audiensi ini memperoleh beberapa kesimpulan yaitu terkait beberapa kegiatan yang dapat dilakukan bersama antara LAN dan BPIP khususnya mengenai pengkajian kebijakan atau analisis kebijakan, terkait dengan National Policy Hub yang dapat menggaet instansi pemerintahan lainnya untuk bagaimana membangun awareness mengenai membuat kebijakan yang berkualitas dan juga terkait penyusunan Indeks Kelembagaan Pancasila bagaimana untuk meramu indeks agar lebih berkualitas.
Hadir juga dalam kesempatan tersebut dari Analis Kebijakan Ahli muda dan pertama dari LAN dan turut pula menyambut dari BPIP perwakilan dari biro hukum dan organisasi, direktorat perhubungan antar lembaga dan kerjasama dan sekretariat utama.