Jakarta – Dalam Goldman Sachs Global Economic Paper yang dirilis pada tahun 2023 lalu, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan perekonomian terkuat keempat di dunia pada tahun 2045 mendatang. Hal ini didasarkan pada laju pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dari tahun ke tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja dibutuhkan kebijakan publik yang berkualitas yang membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan secara nasional. Hal ini diungkapkan Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Taufiq, DEA saat memberikan sambutan dalam pembukaan Pelatihan Calon Analis Kebijakan angkatan XXVII tahun 2024, secara daring, Rabu (19/6).
Muhammad Taufiq menambahkan, sebagai upaya dalam menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas tentunya membutuhkan seorang profesional yang memiliki kemampuan menganalisa permasalahan publik serta merumuskannya dalam alternatif kebijakan yang kemudian diserahkan kepada pemangku kebijakan. Ibarat sebuah kapal kebijakan merupakan kemudi sebuah negara, dan analis kebijakan merupakan nahkoda kapal tersebut.
“Maka untuk mewujudkan indonesia maju 2045 mendatang maka dibutuhkan kebijakan yang berkualitas yang dihasilkan dari sebuah proses profesionalisme para analis kebijakan”, tegas Plt.Kepala LAN.
Lebih jauh Muhammad Taufiq menjelaskan, dalam mewujudkan kebijakan yang berkualitas tentu saja dihadapkan pada sejumlah tantangan diantaranya pertama, tantangan disrupsi teknologi yang kian masif, pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai tatanan kehidupan manusia, hal ini tentu saja menuntut para pemangku analis kebijakan untuk bekerja lebih smart menyesuaikan perkembangan teknologi.
“Melalui pemanfaatan Big Data, seorang Analis kebijakan akan mendapatkan data yang berasal dari berbagai sumber, termasuk media sosial, sensor, dan transaksi elektronik secara real-time dan dianalisis untuk mendapatkan pola dan tren yang sebelumnya sulit diidentifikasi, kemudian AI dapat digunakan untuk mengolah data ini, memberikan prediksi, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Pemanfaatan Big Data dan AI dalam proses analisis kebijakan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dan rekomendasi kebijakan yang relevan berbasis pada data (evidence based policy)”, jelasnya.
Tantangan kedua adalah perubahan demografi penduduk Indonesia, hal ini terkait dengan bonus demografi dimana mayoritas penduduk indonesia didominasi oleh usia produktif, kebijakan publik harus mampu mengambil peran dalam mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat, dan tantangan terakhir, kebijakan diharapkan mampu mengatasi isu-isu lingkungan dan pemanasan global, serta ekonomi hijau yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
Terakhir Muhammad Taufiq menyampaikan, untuk membekali pemangku analis kebijakan menghadapi tantangan tersebut, LAN sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan memiliki peran dalam mendorong seluruh Analis Kebijakan di Indonesia untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pengembangan kompetensi yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
Sementara itu, dalam laporannya Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi, Dr. Basseng M,Ed menyampaikan, Pelatihan Calon Analis Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN dalam menghadapi tugas-tugas yang semakin kompleks di era yang terus berkembang ini. Sebagai calon analis kebijakan, harus memiliki peran yang sangat strategis dalam menyusun kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.
Adapun Pelatihan Calon Analis Kebijakan angkatan XXVII ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari 15 peserta berasal dari Kementerian/Lembaga dan 15 peserta berasal dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kota.