Jakarta – Birokrasi adalah “jantung” negara, dalam birokrasi yang sehat maka sehat pula suatu negara. Perannya sebagai penyelenggara kegiatan operasional pemerintahan yang multifungsi menjadikan seluruh masyarakat memiliki ketergantungan kolektif terhadap layanan kegiatan birokrasi. Dalam dunia modern saat ini, tantangan dan dinamika lingkungan strategis senantiasa berkembang menuntut organisasi pemerintah untuk selalu berbenah dan bertransformasi ke arah yang lebih baik lagi. Hal ini disampaikan Kepala Pusbangkom TSK ASN, Dra. Isti Heriani, MBA., saat membuka pelatihan Khusus Analis Kebijakan Angkatan XXXVII dan Angkatan XXXVII di Jakarta, Selasa (28/5).
“Saat ini birokrasi kita masih dalam proses transformasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian dan kompetensi tertentu, dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional dalam memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas secara efisien dan efektif”, kata Isti Heriani.
Lebih lanjut Isti Heriani menjelaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki tanggung jawab terhadap lahirnya produk kebijakan yang dibuat berdasarkan pada kegiatan-kegiatan intelektual di instansinya masing-masing. Dengan keilmuan modern yang berbasis teknologi terkini, dapat memperlancar dalam memecahkan permasalahan, mempermudah dalam merumuskan langkah-langkah, menyusun informasi, menemukan evidence, dan meminimalisir dampak negatif dari implementasinya sehingga membantu pembuat kebijakan dalam menentukan tindakan yang tepat dan menguntungkan bagi kepentingan publik.
“Pelaksanaan analisis kebijakan sangat diperlukan untuk membantu pembuat kebijakan mendapatkan informasi akurat yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuatnya. Analisis kebijakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan komprehensif dengan metode ilmiah, bersifat obyektif, rasional dan saintifik akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan utamanya adalah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,’ jelas Isti Heriani.
Sementara itu dalam laporan penyelenggaraan Kepala Bagian Umum Puslatbang TSK ASN, Loga Aritmagitaningtias, S.H., M.E. mengatakan bahwa Penyelenggaraan Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Angkatan XXXVII dan Angkatan XXXVIII dilaksanakan secara daring paralel dua angkatan mulai tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 yang didukung dengan portal e-learning tsk.asn.unggul.lan.go.id. Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Angkatan XXXVII dan Angkatan XXXVIII diikuti oleh 60 orang dengan jumlah per angkatan 30 orang.
“Peserta pelatihan Angkatan XXXVII berjumlah 30 orang terdiri dari 10 peserta Instansi Pusat dan 20 peserta Instansi Daerah yaitu BKN, Lemhannas, LKPP, Kemendes PDTT, Kemensetneg, Pemprov Riau, Pemprov Kaltara, Pemprov Kalteng, Pemprov NTB, Pemkab Pasuruan, Pemkab Majalengka, Pemkab Paser, Pemkab Karimun, Pemkab Cirebon, Pemkab Pelalawan, Pemkot Mojokerto, Pemkot Serang, dan Pemkot Batam. Sedangkan Angkatan XXXVIII berjumlah 30 orang terdiri dari 9 peserta Instansi pusat dan 21 peserta Instansi Daerah yaitu BPIP, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemenkeu, Pemprov Kaltara, Pemprov Kep Babel, Pemprov Riau, Pemkot Palembang, Pemkot Kota Salatiga, Pemkab Bangka Barat, Pemkab Bangkalan, Pemkab Cirebon, Pemkab Enrekang, Pemkab Kupang, Pemkab Natuna, Pemkab Paser, dan Pemkab Majalengka ,” jelas Loga.