Jakarta – Peran analis kebijakan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan, sebagaimana dilihat dari indeks yang semakin meningkat dari sisi produk kebijakan dan instansi yang semakin smart dalam memecahkan problem kebijakan yang menjadi tanggung jawab instansi. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq DEA pada Pembukaan Pelatihan Khusus Analis Kebijakan secara daring, Selasa (23/4)
”Dalam pelatihan ini kita harapkan nanti kawan-kawan bisa meningkatkan kompetensinya di dalam melakukan tugas-tugas analis kebijakan. Ini sangat penting, kita melihat bagaimana profesionalisme para analis kebijakan sangat ditentukan dari bagaimana kemampuan untuk belajar secara berkelanjutan. Jadi pembelajaran melalui pelatihan khusus ini bukan kemudian menjadikan kawan-kawan otomatis menjadi orang yang profesional, tetapi ini menjadi sebuah pondasi yang diperlukan untuk mengarungi profesi sebagai analis kebijakan.” ungkapnya.
Muhammad Taufiq juga berharap dengan pelatihan ini akan mengantarkan sebuah culture baru yaitu culture belajar, serta culture menjadi lebih profesional di dalam menjalankan profesi sebagai analis kebijakan. “Semoga pembelajaran ini bisa mencapai tujuannya, memberikan pondasi yang kokoh untuk mengarungi profesi sebagai analis kebijakan ke depan, jadi dengan spirit belajar, belajar yang berdampak, yang memberikan impact nyata di dalam peningkatan kualitas kebijakan di instansinya masing-masing.” tutupnya.
Pelatihan Khusus Analis Kebijakan atau KAK Angkatan 31 dan 32 dilaksanakan secara daring, paralel dua angkatan, mulai tanggal 23 April sampai dengan 21 Mei 2024, dan akan didukung dengan portal e-learning tsk.asnunggul.lan.go.id sebagai fasilitas berbagi informasi, bahan pembelajaran, dan evaluasi penyelenggaraan.
Pada kesempatan yang sama, dalam laporan penyelenggaraannya Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN LAN, Dra. Isti Heriani, MBA menyampaikan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah sebagai penguatan kompetensi para analis kebijakan yang diangkat melalui proses inpassing dan pengangkatan dari jabatan lain, sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai analis kebijakan secara profesional.
Pelatihan e-learning selama 18 hari ini diikuti oleh 60 orang peserta yang dibagi menjadi dua kelas pararel terdiri dari 43 orang dari kementerian dan lembaga, serta 17 orang dari pemerintah Provinsi, Kota, maupun Kabupaten. Pada akhir pembelajaran ini, bagi peserta yang memenuhi kriteria substantif dan administratif berhak mendapat surat tanda tamat pelatihan atau STTP elektronik yang akan dikirimkan via email masing-masing setelah seluruh rangkaian proses evaluasi selesai dilaksanakan.