Jakarta – Program pelatihan umumnya disusun berdasarkan kebutuhan akan peningkatan kompetensi yang diharapkan akan memperkecil gap kompetensi antar pegawai. Pelatihan yang disusun tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pegawai sehingga kurikulum dan program pelatihan dapat berjalan dengan baik. Namun kenyataannya program pelatihan yang telah berjalan dengan baik dan lancar belum tentu optimal, masih banyak kendala dan persoalan yang terjadi, oleh karenanya dibutuhkan adanya evaluasi terhadap pelatihan yang sudah diselenggarakan untuk melihat sejauh mana output dan impact dari pelatihan tersebut. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara, Dr. Basseng, M.Ed saat memberikan sambutan dalam kegiatan Temu Alumni dan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Calon Analis Kebijakan (CAK) dan Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (KAK), di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Kamis (7/12).
“Dengan evaluasi pelatihan ini, penyelenggara tidak hanya dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan namun juga mengetahui informasi terkait dengan kekurangan yang ada sehingga menjadi bahan masukan bagi penyelenggaraan berikutnya”, ujarnya.
Basseng menjelaskan dalam penyelenggaraan pelatihan CAK dan KAK penting dilakukan evaluasi menyeluruh karena dampaknya terhadap peningkatan kualitas kebijakan di tanah air. Ia menerangkan dalam buku karangan Donald Kirkpatrick “Training Evaluation”, dijelaskan bahwa terdapat 4 tahapan yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil program pelatihan dan pembelajaran diantaranya, pertama, Reaction, peserta melaksanakan pelatihan dengan senang hati dan enjoy, tidak komplain terhadap model, kurikulum, pengajar, tahapan ini baru pada jajaran proses.
Lebih jauh Basseng menjelaskan, tahapan kedua adalah learning, pada tahapan ini evaluasi difokuskan pada pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku dan komitmen peserta untuk melakukan perubahan, hasil dari evaluasi ini yang menentukan lulus tidaknya peserta dalam mengikuti pelatihan. Tahapan ketiga, behavior, tahapan ini mengukur pada kinerja, pemahaman peserta dan bagaimana peserta dapat menerapkan pengetahuan yang didapat selama pelatihan di tempat kerjanya.
“Dan terakhir adalah tahapan result, pada tahapan ini mengidentifikasi hasil manfaat akhir pelatihan dalam jangka panjang dilihat dari kinerja pemangku Analis Kebijakan dan kiprahnya dalam memberikan saran-saran kebijakan secara nasional” ungkapnya.
Basseng menambahkan, Isu lainnya adalah terkait dengan substansi analis kebijakan yang merupakan rumpun ilmu administrasi publik, oleh karenanya seorang analis kebijakan dituntut peka terhadap fenomena-fenomena yang terjadi ditengah masyarakat, kemudian menganalisa permasalahan dan merumuskan kebijakan yang akan diberikan kepada pemangku kebijakan, inilah tugas utama seorang analis kebijakan.
Sementara itu dalam laporannya, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, Dra. Isti Heriani, MBA dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun jejaring dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman serta menghimpun berbagai masukan dari para alumni pelatihan CAK dan KAK guna mendapatkan umpan balik atau feedback yang konstruktif agar dapat diperbaiki kedepannya.
“Selain itu juga kegiatan temu alumni dan FGD Evaluasi penyelenggaraan pelatihan CAK dan KAK ini dilaksanakan guna meningkatkan kualitas program pelatihan, memahami kebutuhan aktual peserta, dan menjawab tuntutan pemangku jabatan analis Kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.” tambahnya.
Kegiatan ini juga mengundang narasumber ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Dr. Trubus Rahardiansyah, SH., MH., MS., P.hD.