Jakarta – Negara Indonesia sebagai bagian dari tatanan masyarakat global tentu memiliki visi dan misi sendiri yang akan membawa bangsa ini menjadi negara maju, sejahtera dan berkeadilan sosial bagi masyarakatnya, dalam mewujudkan hal tersebut beberapa hal telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang lebih dikenal dengan Indonesia Emas 2045. Sebuah Kondisi dimana Indonesia berada pada tataran negara maju dengan pendapatan perkapita mencapai USD 33.300 atau setara Rp. 41,5 Juta Rupiah. Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Basseng, M.Ed saat memberikan sambutan dalam kegiatan Seminar Nasional Policy Brief Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LVII Tahun 2023, di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Pejompongan, Senin (13/11).
Basseng menceritakan, dalam upaya mewujudkan Indonesia emas 2045 para ahli telah memperkirakan ada satu titik yang menjadi tolok ukur keberhasilan Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut yaitu pada tahun 2037 dimana Indonesia berada pada titik tertinggi bonus demografi dengan pendapatan perkapita sebesar 26 juta Rupiah, jika hal ini dapat tercapai maka harapan indonesia menjadi negara maju akan sangat besar oleh karena itu dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut kuncinya mempercepat seluruh proses pelayanan melalui Digitalisasi di seluruh aspek kehidupan masyarakat.
“Melalui digitalisasi dapat mendorong birokrasi menjadi lebih agile, pelayanan lebih cepat dan praktis dengan business process yang singkat dan tidak berbelit-belit, maka seminar nasional ini menjadi sangat penting dalam tonggak perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 mendatang”, tegasnya.
Basseng mengapresiasi seluruh peserta PKN tingkat I angkatan LVII yang telah mampu berkolaborasi dalam rangka menyusun policy brief yang berkaitan dengan percepatan dan akselerasi digital, harapannya policy brief ini mampu memberikan saran dan masukan bagi pengambil kebijakan sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa menuju indonesia maju.
Sementara itu, Staf Ahli bidang Ekonomi dan Investasi, Kementerian PUPR, Dr. Dadang Rukmana, SH., CES,. Dea., yang menyampaikan sambutan Menteri PUPR Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc, menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya maka sistem pemerintahan berbasis elektronik atau digital menjadi pendekatan dan instrumen yang wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah. Terdapat 4 domain yang menjadi fokus dalam memberikan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital diantaranya domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen dan domain layanan.
“Saat ini implementasi berbasis digital telah diterapkan pada pembangunan Ibu Kota Nusantara dimana proses perencanaan pembangunan sampai dengan tahapan evaluasi sudah memanfaatkan teknologi informasi, maka kami mengapresiasi LAN yang memberikan masukan dan saran dalam bentuk policy brief yang kelak dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan”, ujarnya
Dalam kesempatan ini juga dipaparkan Policy Brief hasil peserta PKN Tingkat I angkatan LVII yang mengangkat tema “Akselerasi Ekonomi Digital Melalui Peningkatan Literasi dan Keterampilan Digital Perempuan”. Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang ditawarkan antara lain : kolaborasi kebijakan penciptaan SDM perempuan yang unggul dan berdaya saing, penguatan regulasi yang mendukung partisipasi perempuan dalam teknologi, penguatan peta jalan indonesia digital yang mengedepankan peran perempuan pada sektor strategis dan implementasi kebijakan dan penyusunan kolaborasi inovasi bagi perlindungan perempuan dari dampak penggunaan digital untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dalam kesempatan ini juga menghadirkan narasumber, Staf ahli Bidang Teknologi, Kementerian Kesehatan, Setiaji ST., M.Si, Direktur Eksekutif ICT Watch Indonesia, Indriyatno Banyumurti.