Jakarta – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si mendorong Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) menjadi organisasi profesi yang terbuka dengan merangkul semua analis kebijakan lintas organisasi, baik di lingkungan birokrasi maupun swasta, serta menciptakan iklim pembelajaran guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi para analis kebijakan. Hal ini diungkapkannya saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional “Arah Kebijakan Pembangunan Nasional” dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) AAKI yang diselenggarakan secara blended di Aula Prof. Agus Dwiyanto, Kantor LAN Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, Selasa (30/5).
Dalam kesempatan itu, Adi Suryanto menyampaikan, bahwa negara yang maju selalu ditunjang dengan kebijakan yang berkualitas, sehingga kapasitas dan kompetensi para analis kebijakan menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kehadiran analis kebijakan menjadi ujung tombak terwujudnya kebijakan yang berkualitas, yang sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia maju di tahun 2045.
“Namun jika dilihat kondisi saat ini, kemampuan analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai contoh, banyak daerah-daerah yang memiliki keunggulan yang berbeda-beda seperti di bidang pertambangan, perikanan, pertanian dan sebagainya namun kapasitas analis kebijakannya belum mampu merumuskan kebijakan-kebijakan terkait hal tersebut sehingga banyak diambil oleh lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor lainnya.” lanjutnya.
Adi Suryanto juga menambahkan, tantangan analis kebijakan semakin besar seiring dengan penambahan jumlah analis kebijakan hasil delayering atau penyetaraan jabatan yang saat ini berjumlah lebih dari 18 ribu analis kebijakan yang tersebar di seluruh Instansi, baik pusat maupun daerah. Artinya ini menjadi tugas berat AAKI sebagai organisasi profesi yang menaungi para analis kebijakan tersebut. “Saya berharap, AAKI dapat menjadi wadah yang kuat, solid dan proaktif dalam memperkuat peran analis kebijakan yang dapat mendorong terwujudnya kebijakan yang berkualitas.” tutupnya.
Sementara itu, dalam laporannya, Ketua Umum AAKI, Dr. Drs. Trubus Hariansyah, SH, menyampaikan, seminar nasional ini merupakan wujud kinerja AAKI sebagai organisasi profesi yang menaungi pejabat fungsional analis kebijakan dalam rangka menciptakan kolaborasi antar analis kebijakan untuk bersinergi meningkatkan kualitas kebijakan di Indonesia.
“Kami telah telah membentuk kepengurusan AAKI untuk 5 tahun ke depan, sehingga diharapkan dapat menjadi wadah organisasi AK yang berkualitas, dinamis, berkemajuan dan mampu bersaing secara global sebagai organisasi analis kebijakan di Indonesia” harapnya.
Kegiatan Seminar Nasional ini dibagi menjadi tiga sesi, untuk sesi pertama membahas terkait dengan arah kebijakan pembangunan nasional di berbagai bidang yang menghadirkan narasumber antara lain Sekretaris Utama Bappenas, Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP., Kepala Badan Strategi Kebijakan, Kemenkumham, Dr. Y. Ambeg Paramata, SH., M.Si., Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Kementerian PDT, Dr. Ivanovic Agusta, dan Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Kemendagri, Beny Cahyadi.
Sementara itu pada sesi kedua, menghadirkan narasumber Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK, Ir. YN. Satya Sananugraha, M.E.ng, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes, Aris Wahyudi, Kepala Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin, M.Si, dan Ketua Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Provinsi Papua, Markus M E Olua, S.Sos., M.Si. Sedangkan pada sesi terakhir materi terkait dengan sosialisasi kebijakan pembinaan analis kebijakan dengan narasumber, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, LAN, Yogi Suwarno, Ph.D dan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Pemantauan, Dr. Suwatin, MA. (humas)
